Ambon, Maluku Post.com – Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan(Diskopperindag) Kepulauan Aru bekerja sama dengan Depot Pertamina Dobo menyelenggarakan operasi pasar (OP) minyak tanah di ibu kota kabupaten setempat pada 23 – 25 Juni 2016.
“OP minyak tanah dijual masing-masing 10 kilo liter/hari,” kata Kepala Diskopperindag Kepulauan Aru, Ruddy Siwabessy, dihubungi dari Ambon, Kamis (23/6).
Ia menyatakan warga masyarakat di daerah itu bisa membeli minyak tanah seharga Rp3.000/liter karena penyalurannya tidak melalui pangkalan.
Minyak tanah melalui pangkalan biasanya dijual Rp3.200/liter.
“Jadi kerja sama ini langsung ke agen minyak tanah (AMT) sebagai bagian dari kepedulian PT.Pertamina dalam berbagi dengan umat Islam yang sedang menunaikan bulan suci Ramadhan 1437 Hijriah,” ujar Ruddy.
Dia mengemukakan, OP minyak tanah ini menindaklanjuti kegiatan serupa kerja sama Pemkab Kepulauan Aru dengan Depot Pertamina Dobo dan PT.Pertamina Pemasaran VIII Ambon, beberapa waktu lalu, sebanyak 10.000 liter.
“Jadi terobosan OP minyak tanah karena mempertimbangkan masyarakat Kepulauan Aru tersebar di 10 kecamatan dengan 117 desa dan dua kelurahan yang membutuhkan jenis bahan bakar minyak (BBM) itu bukan hanya untuk kebutuhan rumah tangga, tetapi operasional armada penangkapan ikan,” ujar Ruddy.
Begitu pula, masyarakatnya tersebar di 187 buah pulau dengan delapan diantaranya tidak berpenghuni dan secara geografis dekat Australia.
“Luas daratan 6.374,80 KM2 dari wilayahnya seluas 55.270,22 KM2 dengan mata pencaharian utama nelayan, maka dibutuhkan jenis BBM, terutama minyak tanah untuk mengoperasionalkan armada penangkapan sehingga berdasarkan arahan Bupati Johan Gonga dilaksanakan OP,” kata Ruddy.
Karena itu, dia mengimbau masyarakat, terutama beragama Islam agar tidak resah dengan minyak tanah karena tersedia stok yang cukup untuk memenuhi kebutuhan bulan suci Ramadhan maupun perayaan Idul Fitri 1437 Hijriah.
“Tim pengawasan juga intensif melakukan pemantauan setiap pekan sehingga bila ada AMT maupun pangkalan yang melakukan manipulasi, baik stok maupun harga minyak tanah, maka pasti dikenakan sanksi,” tegas Ruddy. (MP-8)
