BWS Maluku Proses Pembayaran Santunan Warga Terdampak Pembangunan Bendungan Way Apu

  • Whatsapp
PPK Bendungan Way Apu, Ruslan Malik (kanan) sedang mempresentasikan manfaat keberadaan Bendungan tersebut kepada Kepala BWS Maluku Marva Ranla Ibnu dan Sekda Maluku, Kasrul Selang disaksikan Kepala Biro Pemerintahan Boy Kaya. di Kantor Gubernur Maluku, Senin (13/7)

Ambon, MalukuPost.com – Kementerian PUPR melalui Balai Sungai Wilayah (BWS) Maluku akan melakukan pembayaran santunan kepada warga atas lokasi Pembangunan Bendungan Way Apu.

Sebanyak 40 Kepala Keluarga (KK) yang terdampak pembangunan bendungan Way Apu, Kabupaten Buru akan menerima santunan ganti rugi dengan total nilai Rp3,6 miliar. Nilai santunan untuk masing-masing KK berbeda sesuai lahan garapan dan tanaman yang ada.

Hal itu dibuktikan dengan dilakukannya koordinasi bersama antara Pemerintah Provinsi Maluku, BWS Maluku dan Pemerintah Kabupaten Buru, menindaklanjuti surat keputusan Gubernur Maluku, Murad Ismail, tentang Penetapan Besaran Nilai Santunan dan Daftar Nama Penerima Santunan Atas Lokasi Pembangunan Bendungan Way Apu di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, yang digelar di ruang rapat, lantai II kantor Gubernur, Senin (13/07).

Kepala BWS Maluku, Marva Ranla Ibnu mengatakan biaya ganti rugi itu akan disalurkan melalui rekening dari masing-masing keluarga. dan dari jumlah 40 KK, baru 29 KK yang sudah selesai proses pengurusan di bank, sedangkan 11 KK masing sementara dalam proses perekaman KTP.

“Kami inginkan agar biaya ganti rugi ini sudah bisa terselesaikan dalam satu dua pekan ini, jadi akan disalurkan melalui rekening bank. Tapi diblokir dulu nanti ketika sudah ada pelepasan hak, baru uang tersebut bisa diambil atau ditabung kembali,”ungkapnya.

Marva berharap kepada keluarga penerima biaya ganti rugi itu dapat menggunakannya dengan baik, seperti mengembangkan usaha produktif, tidak untuk konsumtif.

“Kalau produktif maka akan ada efek untuk meningkatkan ekonomi keluarga maupun daerah, kalau membeli barang-barang konsumtif maka tidak ada manfaat apapun,”ujarnya.

Marva katakan, jika semua proses ini telah selesai dilakukan maka sudah masuk pada tahap proses percepatan kegiatan. Proyek ini seharusnya sudah mulai dari tahun 2017 sampai 2022 sudah harus selesai, namun dalam dua tahun terakhir ini stagnan, tidak ada progres kegiatan.

“Mudah-mudahan proses pembayaran ganti rugi ini selesai, dalam satu dua pekan ini, sehingga proses pekerjaan sudah mulai dilakukan,”harapnya.

Dijelaskan Marva, proyek senilai Rp2,2 triliun itu memiliki dampak untuk berbagai sektor, mulai dari kegiatan padat karya, layanan listrik dan ketersediaan air baku. Bahkan bendungan Way Apu bisa memberikan manfaat yakni tersedianya potensi pembangkit listrik sebesar 8 Megawatt, kemudian air baku sekitar 500 liter/detik, atau sudah melebihi dari kebutuhan daerah 250 liter/detik saja.

“Kemudian dari irigasi sekitar 10 ribu hektar untuk servis layanan, bisa menahan 500 meter kubik/detik untuk banjir, serta mampu mencipatakan pariwisata baru di Kabupaten Buru. Sehingga kedepan selain minyak kayu putih, Kabupaten Buru juga akan dikenal dengan destinasi pariwisata baru dengan adanya Bendungan Way Apu,” katanya

“Dan sudah tentu akan berdampak juga kepada peningkatan ekonomi masyarakat. Kemudian ada kebutuhan lain, namun itu tergantung tata ruang yang ada disana,”katanya lagi.

Marva berharap dukungan dari masyarakat dan Pemerintah Daerah agar pembangunan Bendungan Way Apu bisa selesai secepatnya sesuai target di tahun 2022.

“Mari kita sama-sama buktikan untuk hadirkan bendungan ini, kalau lama maka ongkosnya lebih mahal, kalau mahal maka keberadaan bendungan ini akan terkatung-katung, kalau dua tahun tidak jalan ini otomatis ongkosnya harus diganti, karena rencana secara normal seperti itu, apalagi dengan kondisi seperti ini,”bebernya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Maluku, Kasrul Selang, menyatakan perlu adanya pendampingan dari pemerintah Kabupaten Buru, dalam hal ini Bupati, Ramli Umasugi dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan jajarannya agar terus mengawal proses santunan itu agar bisa sampai ke tangan keluarga penerima.

“Ini merupakan salah satu kompensasi yang pemerintah berikan kepada basudara disana, ada yang lain juga, beberapa permintaan sebagai pemenuhan sebagian prasarana masyarakat setempat menunuju kesejahteraan mereka, seperti pendidikan berupa asrama mahasiswa yang akan dibantu,”urainya.

Kasrul menambahkan, dengan keberadaan bendungan itu kiranya dapat memberikan multi players efek untuk perkembangan baik lingkungan maupun masyarakat.

“Bendungan ini bisa menjadi cadangan air baku, pariwisata, pengembangan tambak ikan dan sebagainya. Kita tahu bendungan tidak hanya mengairi irigasi atau sawah, bisa sebagai sumber energi. Teman-teman dari balai sungai sudah menyusun, kalau pekerjaan mulus kita target selesai 2022,”pungkasnya.

Sekedar diketahui, penandatanganan kontrak Pembangunan Bendungan Way Apu dilakukan tanggal 28 Desember 2017 di Jakarta untuk 3 paket dengan total Rp 2,223 triliun terdiri dari pembangunan fisik meliputi Paket 1 dengan kontraktor PT. Pembangunan Perumahan – PT. Adhi Karya (KSO)senilai Rp 1,069 triliun, Paket 2 dengan kontraktor PT. Hutama Karya – PT. Jasa Konstrusksi (KSO) senilai Rp 1,013 triliun dan kontrak paket supervisi senilai Rp 74 miliar dengan konsultan PT. Indra Karya.

Bendungan Way Apu dilaksanakan melalui paket multi years contract hingga tahun 2022, bendungan tersebut akan memiliki volume tampung 50 juta meter kubik yang akan mengairi lahan irigasi seluas 10.000 ha, untuk air baku 250m/detik, dan listrik sebesar 8 megawatt. Selain manfaat tersebut, fungsi utama bendungan yaitu sebagai pengendalian banjir lantaran selama ini dataran Way Apu sering mengalami banjir.

Pos terkait