Pilkada Serentak 2020 dan Konstitusionalitas Politik Kekeluargaan

  • Whatsapp

M Fikry S. Rahantan.SH

Pilkada Serentak 2020

Jika bersandar pada Undang- undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada maka Pilkada serentak tahun 2020 tidak akan mengalami perubahan yang signifikan secara materi maupun prosedur. Pilkada serentak Tahun 2020 yang akan diselenggarakan di 270 Daerah di Indonesia masih tetap memunculkan wajah wajah lama (petahana) ataupun wajah baru yang memiliki ikatan kekerabatan dengan petahana.

Demokrasi elektoral terkesan akan sukar mendekati definisi demokrasi yang ideal yaitu pemerintahan oleh yang diperintah, hal ini dikarenakan pemerintahan dikendalikan oleh kelompok atau kalangan tertentu atau apa yang disebut sebagai oligarki. Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaporkan bahwa biaya untuk melaksanakan Pilkada dari Tahun 2010-2014 bisa mencapai angka Rp15 triliun.

Hanya pada tahun 2010, Bank Indonesia (BI) memperkirakan Pilkada menelan biaya sekitar Rp4,2 triliun dari anggaran Pemda untuk penyelenggaraan dan dana kampanye.Bank Indonesia juga menyatakan bahwa belanja aktivitas ekonomi pemilu pada tahun 2009 adalah Rp43,1 triliun dan diperkirakan akan meningkat sepanjang tahun 2013-2014 sebesar Rp44,1 triliun (Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, 2017:216).

Menurut hasil penelitian Prof. Stein Kristiansen dari Universitas Agder, Norwegia dan UGM, untuk menjadi Bupati di Indonesia seseorang tidak segan-segan mengeluarkan biaya 5 hingga 20 miliar. Jika merujuk pada mahalnya biaya demokrasi maka sudah pasti Oligarki memiliki kesempatan yang jauh lebih besar untuk mengambil kekuasaan pemerintahan dan hal ini jauh dari konsep fairness dalam Theory of Justice yang dikemukakan oleh John Rawls.

Melihat relasi antara politik dan kekeluargaan sama halnya dengan melihat realitas penegakan hukum dengan hubungan kekerabatan, akan sangat sulit untuk membenturkan asas equality before the law (persamaan dihadapan hukum) dengan relasi kekeluargaan, ketika berhadapan dengan orang yang powerfull hukum seringkali terlihat mandul, berbeda ketika berhadapan dengan orang yang lemah tanpa relasi kekuasaan dan kekuatan ekonomi hukum terlihat begitu arogan.

Dalam perhelatan Pilkada serentak Tahun 2020 pasrtisipasi dan keterlibatan oligarki menjadi isu penting yang harus direspon oleh Negara dan pembuat regulasi, Pilkada memang masih beberapa bulan lagi namun isu terkait oligarki sudah ramai dibicarakan publik, mulai dari anak presiden dan wakil presiden yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah hingga kerabat petahana yang makin terang terangan mengkampanyekan diri guna mencari legitimasi dengan menjual popularitas petahana.

Fenomena ini membenarkan tesis Robert Mitchel tentang Oligarki Demoksi bahwasanya demokrasi langsung melalui jalan Pemilu atau Pilkada, ibarat pisau bermata dua. Pada satu sisi memberikan peluang sebebas-bebasnya seluruh lapisan masyarakat yang mempunyai syarat memilih dan dipilih untuk berkontestasi dalam Pemilu atau Pilkada namun pada saat bersamaan, kebebasan tersebut seperti dikorupsi dan didistorsi oleh para pemilik modal yang berkolaborasi dengan elit politik. Sehingga yang berpeluang memenangkan Pemilu dan Pilkada adalah mereka yang memiliki modal “uang” yang lebih banyak.

Dalam pandangan konstitusional demokrasi dapat berjalan dengan baik apabila adanya sistem check and balance yang berjalan dengan baik, namun persoalannya bagaimana mungkin adanya check and balance jika lembaga legislatif dan eksekutif dikuasai oleh satu kelompok atau bahkan satu keluarga yang sama.

Persoalan ketatanegaraan semacam ini seharusnya menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada saat menguji konstitusionalitas pasal 7 Huruf r Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 Tentang Pilkada sehingga demokrasi tidak lagi menjadi sarana legitimasi oligarki.

Konstitusionalitas Politik Kekeluargaan

Politik Kekeluargaan di Indonesia bukan lagi persoalan baru, model politik semacam ini tumbuh subur pada era orde baru bahkan tidak sempat diamputasi saat memasuki reformasi. Kekuasaan seringkali hanya dikuasai dan diduduki oleh sebagian orang yang masih memiliki hubungan kekerabatan (keluarga). Hal ini sangat bertentangan dengan semangat reformasi yang ingin memutuskan mata rantai politik dinasti.

Melihat data Kementerian Dalam Negeri yang menunjukkan sejak Pilkada langsung dilaksanakan pada tahun 2005-2014, setidaknya ada 59 kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang mempunyai ikatan darah, data ini menunjukan bahwa semangat demokrasi tidak berjalan pada garis yang ideal, dimana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan publik namun pada kenyataannya jabatan publik hanya diisi oleh sebagian orang lewat proses demokrasi dengan menggunakan cara cara yang tidak demokratis.

Persoalan demokrasi dan politik kekeluargaan sebenarnya sudah menjadi materi yang disorot dalam Undang undang nomor 8 Tahun 2015. Pada persyaratan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang salah satu poinnya yakni diatur dalam Pasal 7 Huruf r Undang-undang tersebut menyatakan “Tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” hal ini bertujuan untuk memutus mata rantai politik dinasti di tiap daerah namun pasal ini kemudian dinyatakan inkonstitusional oleh mahkamah konstitusi dengan mengeluarkan Putusan Nomor 33/ PUU-XIII/2015.

Putusan ini kemudian menimbulkan pro dan kontra serta kecemasan publik, terutama yang berkaitan dengan konflik kepentingan keluarga petahana. Ada penilaian bahwa mahkamah konstitusi melalui Putusan No. 33/PUU-XIII/2015 telah menyatakan praktik dinasti politik sebagai praktik yang sah sesuai dengan konstitusi Negara Republik Indonesia. Dengan dinyatakannya Pasal 7 Huruf r bertentangan dengan konstitusi atau dengan kata lain pasal tersebut dinyatakan inkonstitusional maka mahkamah konstitusi dinilai semakin menyuburkan dinasti politik dan melegalkan kerabat petahana dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia.

Pada perhelatan Pilkada serentak 2020 ada banyak nama keluarga petahana yang maju mencalonkan diri sebagai kepala daerah sebut saja anak dari Presiden dan Wakil Presiden, hal ini akan menggiring demokrasi menuju dinastokrasi (dynast-ocracy) serta dapat menjadi akar dari suburnya penyalahgunaan wewenang oleh petahana, sehingga dapat berakibat pada rusaknya sendi-sendi demokrasi itu sendiri.

Politik dinasti merupakan praktik orde baru yang terdistribusi dalam sistem demokrasi pemilihan langsung, persoalan ini mengakar dan menghegemoni kultur politik di hampir tiap daerah di Indonesia, seharusnya mahkamah konstitusi memandang praktik politik dinasti sebagai persoalan yang extraordinary sehingga langkah langkah yang luar biasa juga dapat dijadikan opsi untuk menyelesaikan persoalan ini.

Menurut pandangan penulis, ratiodecidendi (dasar putusan) mahkamah konstitusi sangat sempit apabila dipahami berdasarkan interpretasi validitas norma hukum serta landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis suatu undang-undang. Mahkamah konstitusi seharusnya melihat Pasal 7 Huruf r undang-undang nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pilkada sebagai instrumen hukum yang lahir untuk menjawab keresahan publik atas ketidakadilan dalam praktik pencalonan kerabat petahana dalam pilkada yang merupakan wujud demokrasi oligarki. oligarki tidak sesederhana pemahaman kita yakni “kekuasaan minoritas terhadap mayoritas”.

Namun jika ditelaah makna oligarki jauh lebih luas, Jeffrey A. Winters dalam bukunya Oligarchy menggambarkan oligarki dengan menekankan pada kekuatan sumber daya material sebagai basis dan upaya pertahanan diri mereka. Adanya ketidaksetaraan material tersebut kemudian menghasilkan adanya ketidaksetaraan kekuasaan politik. Dengan mahkamah konstitusi menyatakan Pasal 7 Huruf r bersifat diskriminasi dan bertentangan dengan konstitusi maka pada sisi yang lain mahkamah konstitusi telah menjadikan aspek diskriminasi sebagai landasan untuk melegalkan praktik politik dinasti yang nyatanya bertentangan dengan demokrasi dan juga konstitusi itu sendiri.

Aspek diskriminasi yang menjadi alasan mahkamah konstitusi membatalkan Pasal 7 Huruf r seharusnya dimaknai sebagai affirmative action (diskriminasi yang positif) sebagaimana yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28J ayat (2) yang merupakan norma mengenai hak dan kebebasan setiap individu dibatasi dengan undang-undang untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain agar tercipta keadilan, sebab penulis melihat bahwasanya pembatasan keikutsertaan keluarga petahana sudah sesuai dengan konsep fairness dalam Theory of Justice yang dikemukakan oleh John Rawls, yaitu orang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingannya harus memperoleh posisi yang sama pada saat memulai kompetisi, jika tidak demikian maka politik dinasti selalu memiliki posisi yang lebih unggul dibandingkan pesaingnya sebelum memulai kompetisi.

Pada akhirnya penulis berkesimpulan bahwa politik dinasti akan tetap eksis pada setiap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sebab tidak ada aturan hukum yang membatasi hal itu. Pilkada hanya menjadi sarana untuk oligarki mempertahankan kekuasaan dan kekayaan, dan demokrasi akan sulit menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penulis : Mahasiswa Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Penyelenggaraan Negara Universitas Brawijaya Malang

Pos terkait