Pemkot Tual Gelar Bimtek Dan Uji Sertifikasi Pelaksana Konstruksi

  • Whatsapp
Rahayaan

Tual, MalukuPost.com – Wali Kota Tual, Adam Rahayaan menyatakan laju pertumbuhan pembangunan infrastruktur sudah pasti menuntut kesiapan yang memadai pada semua sektor pendukungnya terutama sektor jasa konstruksi sebagai penyangga utama pembangunan infrastruktur, sehingga tidak terkesan tertinggal dengan sektor pendukung lainnya.

“Dalam menjamin terlaksananya hal dimaksud maka perlu didukung oleh penerapan sumber daya manusia yang pantas dan memadai, terjamin oleh lembaga penjamin ketenagakerjaan yang kredibel serta penggunaan tenaga kerja terampil dan tersertifikasi oleh lembaga yang kapabel,” ujarnya dalam sambutan yang dibacakan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Jamaludin Rahareng saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Uji Sertifikasi Pelaksanaan Konstruksi, di Tual, Sabtu (19/9).

Menurut Rahayaan, menyikapi permasalahan tersebut maka aspek regulasi peraturan perundangan pendukung menjadi kunci utama dalam memberikan payung hukum yang dapat menjamin pelaksanaan sektor jasa konstruksi yang berdaya saing tinggi.

“Sehingga dapat mendukung pertumbuhan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan,“ tandasnya.

Dijelaskan Rahayaan, perkembangan tersebut maka pemerintah melalui lembaga-lembaga terkait menyikapi dengan melahirkan beberapa regulasi pendukung diantaranya undang-undang (UU) jasa konstruksi No 2 Tahun 2017, tentang jasa konstruksi juga peraturan No 22 tahun 2020, tentang peraturan pelaksanaan UU, No 2 Tahun 2017, dan peraturan wali kota Tual, No 23 tentang tertib penyelenggaraan jasa konstruksi.

“Semua regulasi peraturan perundang undangan tersebut bertujuan untuk menjamin dan mendukung terselenggaranya terlaksananya sistem jasa konstruksi yang berdaya saing tinggi guna menunjang perkembangan infrastruktur yang semakin mengglobal,” katanya.

“Sehingga implementasi dari regulasi diatas menjadi janggung jawab bagi semua pemerintah daerah di seluruh Indonesia sebagai wujud pelaksanaan amanat peraturan perundang undangan yang berlaku,“katanya menambahkan.

Pos terkait