Langgur, MalukuPost.com – Kabupaten Maluku Tenggara sebagai bagian integral dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dituntut ikut serta mendorong pencapaian fokus pembangunan nasional tahun 2021.
Pembangunan nasional dimaksud meliputi pemulihan industri, pariwisata dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem perlindungan sosial dan reformasi sistem ketahanan bencana.
Hal tersebut disampaikan Bupati Maluku Tenggara (Malra), M. Thaher Hanubun saat membuka kegiatan Rapat Evaluasi Program dan Penyusunan Program TPAKD Malra Tahun 2021 di Langgur, Selasa (8/12/2020).
Menurutnya, fokus pembangunan tersebut diterjemahkan dalam lingkup kabupaten Malra, melalui alokasi penganggaran program dan kegiatan yang tersebar pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Meskipun demikian, kapasitas keuangan yang sangat terbatas mengakibatkan dampak langsung yang diperoleh, belum optimal,” ujarnya.
Terkait hal tersebut, maka kebijakan Tahun 2021 dalam upaya mendorong peningkatan ekonomi masyarakat, dilaksanakan dalam bentuk pemberdayaan usaha, pendampingan dan kebijakan padat karya, guna menjaga daya beli masyarakat.
Kebijakan inilah yang hendaknya juga menjadi perhatian dari TPAKD Malra. Program Kerja yang dirancang untuk tahun 2021 tersebut, hendaknya dapat secara sinergi bersama pemerintah daerah dan stakeholder lainnya, guna bersama-sama mendorong pencapaian tujuan pembangunan, pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Pada kesempatan itu, Bupati Hanubun menegaskan beberapa hal untuk diperhatikan yakni, pertama; program kerja yang telah dilaksanakan selama ini sudah sangat baik dalam mengembangkan sektor potensial pariwisata di Malra.
“Namun demikian, ke depan kita perlu untuk bersama-sama menggali potensi ekonomi lainnya, yang secara pengelolaan dan pemanfaatannya, dari hulu sampai ke hilir, dalam jangka pendek dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” tandasnya.
Kedua, usaha masyarakat, secara khusus di Pulau Kei Besar masih sangat terkendala dengan transportasi berbiaya tinggi.
Perluasan akses dan literasi keuangan kepada masyarakat menjadi kebutuhan yang dapat memangkas permasalahan transportasi mahal tersebut. Untuk kebutuhan jaringan internet, maka hingga Oktober 2020, cakupan layanan internet di Malra sebesar 76,96 persen atau sebanyak 147 ohoi dari total 192 ohoi di Malra dan akan terus ditingkatkan.
Ketiga, seluruh program yang dirancang hanya bisa terujud jika ada kerja sama dan sinergi diantara semua pihak yang terlibat.
“Saya mengajak kita sekalian, untuk memperkuat komitmen dalam melaksanakan dan menyukseskan seluruh agenda TPAKD di Malra,” pungkasnya.
Bupati Hanubun berharap, rapat evaluasi dapat terselenggara dengan baik, lancar dan produktif, serta menghasilkan output yang bermanfaat untuk mendorong meningkatnya perekonomian masyarakat. Secara khusus dampak bagi percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial, sesuai tema sentral pembangunan nasional tahun 2021.
