Lima ‘Menteri Maluku’ Dalam 43 Tahun, Lantas Paceklik 32 Tahun

  • Whatsapp
Menteri Penerangan Melkianus Agustinus Pellaupessy (kiri belakang) dan Menteri Kesehatan Johannes Leimena (Baris kedua, nomor 2 dari kiri) dalam Kabinet Natsir.

Catatan Rudi Fofid-Tual

Dalam 75 tahun Indonesia Merdeka, tujuh presiden dan 41 kabinet silih-berganti. Lima putera Maluku pernah menjadi menteri dalam 25 kabinet. Angka-angka ini cukup fantastis. Ada romantisme sejarah, tetapi juga kesenduan.

Dengan hanya lima figur dalam rentang waktu 75 tahun, berarti rata-rata frekuensi hadirnya wajah baru asal Maluku sebagai menteri adalah 15 tahun. Sekali dalam 15 tahun, muncul satu figur baru. Fakta sejarah membentangkan, lima figur Maluku tersebut terdistribusi di kabinet dalam rentang waktu 43 tahun (1945-1988). Artinya, dalam 8,6 tahun, muncul satu wajah baru Maluku sebagai menteri.

Fakta di atas lebih mencengangkan lagi sebab frekuensi kehadiran sosok Maluku di kabinet relatif tinggi yakni 60,98 persen. Dari 41 kabinet yang pernah terbentuk, termasuk Kabinet Darurat di Bukit Tinggi dan Kabinet Republik Indonesia Serikat (RIS), 25 kabinet melibatkan sosok Maluku sebagai menteri.

Masalahnya adalah dari 25 kabinet yang melibatkan menteri asal Maluku, 19 di antaranya berpusat pada satu figur. Johannes Leimena dipercaya berkali-kali dalam 19 kabinet sepanjang era Presiden Soekarno. Saking akrab, dekat, dan percaya Presiden Soekarno pada sosok Leimena, Ia tidak berpaling pada figur-figur baru kecuali yang sudahh ada, Marthinus Putuhena, Melkianus Agustinus Pellaupessy, dan G.A. Siwabessy.

Jika Soekarno memilih keempat sosok di atas sebagai menteri, maka Presiden Soeharto hanya memilih Siwabessy dan figur baru Abdul Gafur. Setelah itu, tidak ada presiden yang mengakomodir putera-putera Maluku untuk jabatan menteri. Kelima presiden era reformasi bagaikan lupa pada Maluku.

Periode paceklik menteri bagi Maluku adalah periode 1988-2020. Sudah 32 tahun, tidak ada lagi figur Maluku dipercaya sebagai menteri. Dalam 32 tahun itu pula, orang Maluku hanya urut dada, tahan nafas, sedikit mata menyala, dan ingin melempar atap republik ini.

Menteri asal Maluku terdistribusi dalam 25 kabinet yakni Kabinet Sjahrir I, Kabinet Sjahrir II, Kabinet Sjahrir III, Kabinet Amir Sjarifudin I, Kabinet Amir Sjarifudin II, Kabinet Hatta I, Kabinet Hatta II, Kabinet RIS, Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman-Suwiryo, Kabinet Wilopo, Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Djuanda, Kabinet Kerja I, Kabinet Kerja II, Kabinet Kerja III, Kabinet Dwikora I, Dwikora II, Dwikora III, Kabinet Ampera I, Kabinet Ampera II, Kabinet Pembangunan I, Kabinet Pembangunan II, Kabinet Pembangunan III, dan Kabinet Pembangunan IV.

Sebanyak 16 kabinet tanpa menteri asal Maluku yakni Kabinet Presidentil yang dibentuk pertama kali tahun 1945, Kabinet Darurat, Kabinet Susanto, Kabinet Halim, Kabinet Ali Sostroamidjojo I, Kabinet Ali Sastroamidjojo II, Kabinet Pembangunan V, Kabinet Pembangunan VI, Kabinet Pembangunan VII, Kabinet Reformasi Pembangunan, Kabinet Persatuan Nasional, Kabinet Gotong Royong, Kabinet Indonesia Bersatu I, Kabinet Indonesia Bersatu II, Kabinet Kerja, dan Kabinet Indonesia Maju.

Bila dilihat dari lahirnya sebuah orde, maka pada orde lama, dari 27 kabinet era Presiden Soekarno berkuasa, ada 21 kabinet menyertakan kader Maluku, dan absen pada enam kabinet. Pada era orde baru, terdapat tujuh kali pembentukan kabinet. Empat kabinet pertama orde baru selalu menyertakan sosok Maluku, namun tiga kabinet terakhir tanpa sosok Maluku.

Presiden Habibie dalam masa setahun menjalankan sisa masa jabatan Presiden Soeharto yang mundur 21 Mei 1998, juga tidak mengikutsertakan putera-puteri Maluku. Demikian juga Presiden Gus Dur. Pada dua presiden ini, kurang terdengar adanya tuntutan atau nada kecewa dari Maluku. Orang cukup memaklumi situasi era transisi orde baru ke orde reformasi.

Kekecewaan agak terdengar pada saat Megawati Soekarnoputeri menjadi presiden. Ada harapan tersembunyi bahwa keintiman Soekarno-Leimena, akan terulang pada Megawati-Alex Litaay. Ternyata, semua itu hanya fatamorgana politik. Sejarah tidak berulang.

Presiden SBY memimpin Indonesia selama dua periode. Dari dua kali pembentukkan kabinet, SBY tidak melibatkan putra Maluku. Demikian juga Presiden Jokowi, dalam dua kali masa kepemimpinan, tidak melibatkan orang Maluku sebagai menteri. Padahal, pasangan SBY maupun Jusuf Kalla cukup dekat dengan Maluku sejak 1999.

Jadi, dari tujuh sosok Presiden Indonesia, hanya Soekarno dan Soeharto yang mengangkat orang Maluku sebagai menteri kabinet. Lima presiden yakni Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY dan Jokowi, tidak satu pun memilih putera-puteri Maluku menjadi menteri.

Pasca Abdul Gafur selaku Menpora pada Kabinet Pembangunan IV tahun 1988, praktis sampai sekarang, sudah 32 tahun tidak ada lagi menteri asal Maluku. Beberapa kali nama-nama Maluku dikabarkan akan masuk dalam kabinet, tetapi impian itu hanya hampa. Demi pemuda Maluku pun sampai mengancam akan lepas dari Indonesia jika tidak ada menteri asal Maluku tetapi semua tidak membuahkan hasil.

Orang Maluku memang merindukan figur Maluku di kabinet. Hal ini pertama-tama agar dalam konfigurasi Indonesia, bisa dilihat pula bahwa Maluku sanggup berpatisipasi dan berkontribusi dengan SDM yang unggul dan tidak asal, tidak korup, tidak error.

Kehadiran figur Maluku di kabinet juga demi memperkukuh rasa nasionalisme yang sudah pernah dipelopori putera-puteri Maluku pada masa silam. Darah pahlawan-pahlawan Maluku sudah tumpah demi republik ini. Periksa saja taman-taman makam pahlawan, di sana terbaring putera-puteri Maluku nan heroik. Di Kalibata saja, berbaring lebih 300 pahlawan berdarah Maluku.

Jadi, jika pada masa damai ini, republik ini meninggalkan Maluku dalam pembangunan maupun pemberian kesempatan politik pada level kabinet, maka tidak salah jiwa Maluku merasa republik yang dibangun dengan darah dan tulang Maluku ini adalah republik kacang lupa kulit.

“Tak perlu sedu-sedan itu!” Kata penyair Chairil Anwar dalam sajak terkenal, “Aku”. Maluku bolehlah tinju langit Indonesia barang satu dua kali, tetapi setelah itu, Maluku tidak perlu larut dalam romantisme maupun duka nestapa. Maluku butuh skenario baru untuk menempatkan putera-puteri terbaik di dalam kabinet masa depan.

Ada banyak jalan menuju puncak. Pada jalur politik, silakan para politisi di Maluku kembali ke rumah politik masing-masing. Bertanyalah di rumah politik, berapa kader Maluku disuplai ke pusat? Bagaimana kapasitasnya jika berada di lingkaran kekuasaan negara? Bagaimana ia memahami kultur politik Indonesia, bagaimana interaksi, diplomasi, dalam satu paket komunikasi politik yang cerdas?

Jalur profesional nampaknya tetap merupakan jalur tidak terduga tetapi menarik. Siapkan saja kapasitas sebaik mungkin, maka tanda kendaraan politik pun, seseorang bisa sampai ke jenjang politik. Ia bisa dilirik di tikungan, pada satu momentum yang pas. Meskipun Eddy Hiariej bukanlah politisi dan bukan menduduki jabatan menteri yang dirindukan, namun jalan profesional menjadi wakil menteri adalah sebuah teladan.

Bagaimanapun, Maluku harus bisa berjalan di depan sejarah. Artinya, segala skenario politik cerdas dan halal dapat dikerahkan dari sekarang untuk jangka waktu 15 tahun ke depan. Jangan tunggu pengumuman kabinet malam ini, lalu besok pagi baru bereaksi karena tidak ada nama Maluku. Itu namanya, berjalan di belakang sejarah yang paceklik melulu. Mena Muria!

Tual, 24 Desember 2020

Penulis adalah Redaktur Pelaksana Media Online Maluku Post

Pos terkait