Ambon, MalukuPost.com – Ketua TP PKK Provinsi Maluku, Widya Pratiwi Murad Ismail menyatakan pihaknya melaksanakan berbagai program untuk menekan angka stunting yang masih tinggi di Maluku. Alhasil di tahun 2020 angka stunting menurun menjadi 15,8 persen dari 34,2 persen di tahun 2018.
“Selain kemiskinan dan gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang lama, pernikahan dini juga menjadi salah satu penyebab terjadinya stunting,” ujarnya saat mengikuti Webinar Nasional Dharma Wanita Persatuan BKKBN, dalam rangka memperingati Hari Ibu ke-92 dan Ulang Tahun DWP ke-21 tahun 2020 secara virtual dari kediaman Gubernur Maluku, Senin (28/12/2020).
Menurut Widya, seorang wanita yang akan menikah harus matang dari segi umur dan pemikirannya, karena merekalah yang akan bertanggung jawab membentuk seorang anak dari sisi mental maupun psikis.
“Saat melakukan pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja, tentunya secara psikologi belumlah matang. Mereka bisa jadi belum memiliki pengetahuan yang cukup baik seputar kehamilan, asupan gizi bayi dan pola asuh anak yang baik, sehingga beresiko stunting,” tandasnya.
Widya yang juga Duta Perangi Stunting (Parenting) mengaku sedih, ketika melakukan kunjungan ke beberapa desa lokus stunting, kerap melihat ibu-ibu muda menggendong anak, dimana yang semestinya, mereka saat ini sedang duduk di bangku sekolah.
“Ketika kunjungan saya juga melihat anak-anak yang dibiasakan dengan makanan dan minuman instan. Ini seharusnya tidak lagi terjadi pada anak-anak,” imbuhnya.
Dijelaskan Widya, sebagai mitra pemerintah pihaknya akan turut berperan mewujudkan misi Pemerintah Daerah Maluku, salah satunya adalah mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang profesional, kreatif mandiri dan berprestasi. Untuk mewujudkan misi tersebut, maka disusun beberapa opsi yakni, pertama, meningkatkan pembentukan karakter keluarga melalui penghayatan Pancasila, penggotong royongan dan keadilan Gender.
“Opsi kedua yakni meningkatkan pendidikan dan ekonomi keluarga. Opsi ketiga, meningkatkan ketahanan keluarga melalui pemenuhan pangan, sandang dan perumahan tinggal layak huni,” katanya.
“Opsi keempat, meningkatkan kesehatan keluarga, pelestarian lingkungan hidup serta perencanaan sehat. Dan kelima, meningkatkan pengelolaan gerakan PKK melalui kegiatan pengorganisasian dan peningkatan SDM,” katanya lagi.
Widya menandaskan, TP PKK akan mendorong dalam mengintensifkan kembali posyandu dalam rangka memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi balita.
“Ada 85.479 balita yang membutuhkan pelayanan. Dan data menunjukkan Posyandu aktif hanya 33,8 persen. Ini tentunya membuktikan pemberdayaan masyarakat masih rendah di Maluku,” paparnya.
Widaya menambahkan, untuk mendukung hal tersebut ada dua target utama yang akan dilakukan, yaitu pengaturan dan penguatan peran Kelompok kerja operasional Posyandu, serta melakukan pelatihan pada Posyandu.
