Ini Penjelasan Sekda Malra Tentang Upaya Pemkab Cegah Penyebaran Covid-19

  • Whatsapp
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), Ahmad Yani Rahawarin.

Langgur, MalukuPost.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tenggara (Malra) tetap serius dalam menanggapi perkembangan terkait penyebaran Covid-19.

Langkah cepat dan tanggap yang dilakukan pemkab Malra salah satunya yakni dengan melakukan sosialisasi tentang Peraturan Bupati Nomor 84 tertanggal 6 Agustus 2020.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Malra, A. Yani Rahawarin, usai menlakukan Rapat Koordinasi bersama seluruh Pimpinan OPD setempat di Langgur, Senin (11/1/2021).

“Tim akan melakukan kegiatan yang pertama yakni sosialisasi terkait Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 84 Tahun 2020. Perbup ini juga akan disosialisasikan di tempat-tempat umum seperti di pasar dan lokasi terminal termasuk pada 11 kecamatan termasuk ohoi-ohoi,” ujarnya.

Menurutnya, Perbup ini disoalisasikan agar kita semua termasuk masyarakat luas dapat mematuhinya, karena didalam perbup tersebut juga ada sanksi-sanksi yang diberikan.

“Sosialisasi Perbup ini bekerjasama dengan TNI/Polri dengan Pemda, dan rencananya hari rabu nanti sudah digelar aksi di lapangan, termasuk dinas kesehatan juga akan menyiapkan brosur, pamflet dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama tentang protokol kesehatan,” imbuhnya.

Diharapkan selama 2-3 minggu kedepan, masyarakat tidak banyak melakukan pergerakkan karena kondisi Malra khususnya wilayah dalam kota, kondisi Covid-19 agak meningkat.

Terkait dengan kegiatan pembelajaran, Rahawarin mengatakan akan dilakukan pebelajaran jarak jauh.

“Esok sudah dikeluarakan surat edaran kepada seluruh kepala sekolah untuk melakukan tatap muka khusus untuk wilayah kota itu dengan sistem jarak jauh (melalui daring), sedangkan pembelajaran di ohoi-ohoi dapat melakukan pembelajaran tatap muka namun tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan tinggi. Untuk teknisnya, nanti dinas pendidikan yang mengatur,” tuturnya.

Rahawarin mengungkapkan, untuk aktifitas ASN (tiap-tiap lingkungan kerja), sementara disiapkan oleh BKPSDM.

“Siang atau sore ini sudah disiapkan untuk dilaporkan ke pak Bupati, apakah pekerjaan kita yang 75% kerja dari rumah (WFH) dan 25% kerja di kantor (WFO) atau sebaliknya. Kita siapkan kebijakannya yang nanti akan dikeluarkan, paling terlambat hari rabu semuanya sudah bisa berjalan,” tandasnya.

Rapat Koordinasi Sekda bersama para Pimpinan OPD, Staf Ahli dan Asisten Sekda.

Dinas kesehatan juga telah menyiapkan data tentang penyebaran Covid-19 khusus pada wilayah-wilayah yang tingkat penyebarannya tinggi.

Data-data ini akan dipergunakan oleh tim satgas dalam melakukan sosialisasi dan langkah-langkah preventif lainnya dalam upaya pencegahan sekaligus memutus rantai penyebarannya

Dijelaskan Rahawarin, selain sosialiasi perbup, tim satgas juga akan melakukan penyemprotan (disinfektan) pada wilayah perkotaan yang dianggap rawan, serta ketegasan dalam penerapan protokol kesehatan (prokes).

“Pada prinsipnya adalah bahwa prokes perlu digerakkan kembali karena ini adalah inti dari upaya pencegahan dan penanganan Covid-19,” tukasnya.

Selain itu, tingkat keramaian (kerumunan) di tengah masyarakat juga diharapkan tidak ada, termasuk juga di rumah-rumah makan, hotel dan restoran juga akan dibatasi (dikurangi) aktifitas kerumunan pengunjung.

“Artinya hanya 75% saja orang datang disitu, sedangkan kami kurangi 25%. Memang kita berharap ada pendapatan dari tempat-tempat usaha tersebut, namun disisi lain kesehatan juga penting,” tukasnya.

Rahawarin menambahkan, tempat-tempat hiburan malam juga untuk sementara waktu akan ditutup, dan lewat dinas pendapatan akan menyurati para pengusaha (pemilik) tempat-tempat hiburan malam.

“Tutup satu minggu sambil kita lihat perkembangan, jika situasinya (penyebaran Covid-19) menurun dan berkurang maka bisa dibuka kembali, tapi dalam seminggu ini masih terus naik maka kita akan perpanjang penutupannya,” pungkasnya.

Untuk diketahui, pemda juga akan melakukan sosialisasi tentang Vaksinasi, agar masyarakat tidak terpengaruh dengan informasi (berita) hoax.

Pos terkait