Dishub Dan DPRD Kota Ambon Bahas Keluhan Jukir

  • Whatsapp
Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Robert Sapulette,
Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Robert Sapulette,

Ambon, MalukuPost.com – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Ambon, Robert Sapulette, menyatakan keluhan Jukir (juru parkir) berkaitan dengan setoran dengan pihak ketiga yakni PT Urimesing yang dibicarakan dalam rapat dengar pendapat di Komisi III DPRD Kota Ambon.

“Keluhan-keluhan Jukir itu berkaitan dengan setoran-setoran kepada pihak ketiga. Jadi Dishub hanya menjelaskan sesuai dengan kewenangan yang kita punya. Proses selanjutnya mungkin nanti pihak ketiga atau PT urimessing akan dipanggil mengenai penjelasan itu,” ungkapnya di Ambon, Selasa (08/06/2021) usai rapat dengar pendapat Komisi III bersama dishub Kota Ambon.

Sapulette mengaku, untuk kenaikan tarif parkir, hal tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama, bahkan hal tersebut juga menjadi salah satu rekomendasi DPRD Kota Ambon.

“Ya sudah pastilah. Jadi begini, yang pertama kenaikan tarif parkir ini merupakan salah satu rekomendasi dari DPRD Kota Ambon. Yang berikut kita ingat Kota Ambon ini kan kota jasa, kita tidak mempunyai penerimaan daerah sumber daya alam. Jadi, bagaimana kita optimalisasi dari sektor jasa untuk meningkatkan kan penerimaan daerah,” bebernya.

Menurut Sapulette, hal yang paling penting daripada parkir tersebut adalah manajemen parkir, yakni mengatur sirkulasi parkir dengan baik, dan menata jalan dengan baik. Terkait adanya penolakan dari masyarakat untuk kenaikan tarif parkir di kota Ambon.

“Masalah restribusi itu adalah hal kedua bukanlah hal yang utama. Hal yang utama ialah menata perparkiran,” katanya.

“Yang namanya kebijakan itu sudah pasti tidak banyak orang yang akan menerima itu kan? Itu hal yang biasa. Tapi yang penting kita lakukan untuk kepentingan masyarakat,” katanya lagi.

Dijelaskan Sapullete, untuk rencana pelatihan yang akan diberikan kepada Jukir, dimintakan agar dapat menunggu dalam tahun 2021 ini. Bahkan ia juga belum bisa memastikan berapa banyak jukir yang akan dilatih.

“Pokoknya menunggu saja dalam tahun ini pasti kita laksanakan. Soal berapa banyak, nanti dilihat saja karena budget dari APBD cuma Rp90 juta. Jukir itu akan dilatih oleh dinas perhubungan dan kemudian jukir itu akan diberikan sertifikat, lalu dengan profesional yang mereka miliki itu akan mempengaruhi penerimaan mereka,” tandasnya.

Pos terkait