Ini Penjelasan Gubernur Maluku Terkait Pembagian PI 10 Persen

  • Whatsapp

Ambon, MalukuPost.com – Gubernur Maluku Murad Ismail menawarkan pembagian Participating Interest (PI) 10 persen blok masela kepada Bupati/Walikota, menindaklanjuti penyampaian Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dari Berdasarkan Perintah Menteri ESDM, Arifin Tasrif.

Menurut Gubernur Murad, dalam pembagian dari 10 Persen PI Blok Masela, Pemerintah Provinsi, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Barat (MBD) masing-masing mendapatkan 3 persen, sedangkan 1 persen dibagi rata ke sembilan kabupaten/kota lainnya lainnya, yaitu Kota Ambon, Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), dan Kabupaten Maluku Tengah.

Gubernur Maluku, Murad Ismail

“Bocoran kemarin saya bertemu kepala SKK Migas, Pak Menteri ESDM mengatakan kepada saya melalui SKK Migas pak Gubernur setuju tidak, saya diperintahkan sama Menteri ESDM, Arifin Tasrif dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan disampaikan Kabupaten Kepulauan Tanimbar mendapat 3 persen, Kabupaten MBD 3 persen dan Provinsi Maluku 3 persen, satu persen untuk kabupaten/kota lain,”ungkapnya dalam rapat koordinasi (Rakor) pengawasan intern keuangan dan pembangunan tingkat Provinsi Maluku tahun 2021, di Ambon, Kamis (03/06/2021).

Rakor tersebut dihadiri Bupati Kepulauan Tanimbar Petrus Fatlolon, Bupati Maluku Tenggara M Taher Hanubun, Bupati Buru Ramli Umasugi, Bupati Seram Bagian Timur Mukti Keliobas, Bupati Kepulauan Aru Johan Gonga, Wakil Bupati MBD Agustinus Kilikily, Sekretaris Kota Ambon G.A. Latuheru.

Gubernur menandaskan, dalam koordinasi dengan Kepala SKK Migas usulan pembagian PI yang disampaikan Menteri ESDM sangat baik dan harus dilakukan. Kepala SKK Migas menyampaikan, jika disetujui maka akan langsung menyuratinya untuk menandatangani surat-surat terkait hal dimaksud.

“Sekarang saya buka dalam forum ini, saya tanyakan kepada seluruh Bupati/Walikota, termasuk KKT apakah setuju dengan bagi hasil seperti ini, kalau setuju saya akan telepon kepala SKK migas,”katanya.

“Ini kan kita sudah jalan terlalu jauh dan ditengah jalan begini saya kira lebih baik, ngapain juga ini bukan milik saya, punya masyarakat Maluku. Jadi saya akan telepon kepala SKK migas bahwa setuju dalam pembagian PI 10 persen di wilayah Maluku,”katanya lagi.

Dijelaskan Gubernur, menindaklanjuti hal dimaskud Pemda Provinsi Maluku telah mengambil langkah cepat dengan membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang nantinya akan mewakili pemprov maluku dalam pengelolaan blok masela, dengan dengan menerbitkan peraturan daerah (perda) nomor 7 tahun 2020 tentang perusahaan perseroan daerah Maluku Enegeri Abadi dan peraturan daerah nomor 8 tahun 2020 tentang pernyertaan modal kepada perusahaan perseroan daerah Maluku Enegeri Abadi.

Selanjutnya, ia berharap perseroan daerah Maluku Enerrgi Abadi dapat bersinergi dengan Dinas ESDM untuk ditindaklanjuti ke kementerian ESDM dan SKK Migas.

Pos terkait