Wagub: Potensi Kelautan Membuka Peluang Maluku Jadi Poros Maritim Indonesia

  • Whatsapp

Ambon, MalukuPost.com – Wakil Gubernur (Wagub) Barnabas Nathaniel Orno mengatakan, dengan memiliki posisi strategis serta potensi kelautan yang melimpah, maka membuka peluang Maluku dijadikan poros maritim Indonesia.

“Potensi maritim pada sektor kelautan dan perikanan, sektor energi sumber daya mineral yang ada, diharapkan dapat mensejahterakan rakyat Maluku, apabila dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya dalam sambutannya saat menghadiri Focus Group Disscussion (FGD) yang diinisiasi anggota DPD RI Dapil Maluku, membahas tentang Tantangan Pembangunan Industri Maritim dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat Maluku, di Ambon, Kamis (03/06/2021).

Wagub Orno katakan, kebijakan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) termasuk pembangunan kawasan pusat perikanan terpadu, pembangunan Ambon New Port, Fish Market bertaraf internasional serta pengembangan Migas Blok Masela dengan potensi cadangan gas hingga 6,97 triliun kaki kubik (TFC) merupakan proyek strategis dan unggulan Maluku.

“Diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan ekonomi Maluku serta ekonomi nasional,”tandasnya.

Menurut Wagub, untuk mendukung kawasan pusat perikanan terpadu di Maluku, telah tersedia 13 pelabuhan perikanan. Dua pelabuhan diantaranya dikelola pemerintah pusat. Sedangkan 11 pelabuhan perikanan lainnya, dikelola pemerintah provinsi yang pengembangannya perlu dioptimalkan. Selain itu, pemerintah daerah juga telah menyiapkan lahan bagi pusat perikanan terpadu seluas 700 hektar yang berlokasi di pulau Ambon, Desa Waai, Kabupaten Malteng.

“Berdekatan dengan kawasan ini, juga telah disiapkan lahan seluas 200 hektar yang akan segera dibangun oleh Kementerian Perhubungan untuk pelabuhan terintegrasi,” ungkapnya.

Dijelaskan Wagub, dalam mendukung pengembangan Migas Blok Masela, Pemprov Maluku memastikan kesiapan BUMD yakni PT. Maluku Energi Abadi (MEA) untuk mengelola Hak Partisipasi 10 persen Blok Masela. PT. MEA sendiri telah berada pada tahapan ke tujuh, yaitu melakukan uji tuntas dan akses data dari sepuluh tahapan, dalam proses penawaran hingga pengalihan PI 10 persen yang diatur pemerintah pusat.

“PT. Mea, juga akan mengelola jatah PI pemerintah provinsi untuk dua blok migas lainnya di Maluku, yakni wilayah kerja Bula yang dikelola Kalrez Petroleum dan wilayah kerja Seram non Bula dengan pengelola Citic Seram. Produksi dari kedua wilayah kerja ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan gas di Maluku dan Maluku Utara,” katanya.

“kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang turut berperan dalam percepatan kebijakan Maluku Lumbung Ikan Nasional, termasuk pembangunan kawasan pusat perikanan terpadu, pembangunan Ambon New Port yang terintegrasi, Fish Market bertaraf internasional serta pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas bumi Blok Masela yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat Maluku,” katanya menambahkan.

Sementara, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, sebelum membuka diskusi itu memberikan penjelasan umum tentang beberapa proyek strategis nasional, salah satunya mengenai implementasi pembangunan proyek strategis provinsi Maluku, seperti Blok Masela, LIN, Pelabuhan Terpadu (HAP dan Perikanan) serta Pariwisata Maluku yakni di Pulau Banda.

“Tujuan utama diselengarakan diskusi ini, adalah untuk memperoleh interaksi data yang dihasilkan dari diskusi sekelompok, dalam hal meningkatkan kedalaman informasi menyingkap berbagai aspek suatu fenomena kehidupan, sehingga fenomena tersebut dapat didefinisikan dan diberi penjelasan,” pungkasnya.

Pos terkait