Angka Prevalensi Stunting Di Kabupaten Maluku Tenggara Turun Setiap Tahun

  • Whatsapp
Rapat Evaluasi Program dan Kegiatan Serta Penyampaian Data Gizi Sensitif Lintas OPD Kabupaten Maluku Tenggara, Senin (13/9/2021).

Langgur, MalukuPost.com – Tim Koodinasi Percepatan Penurunan Angka Stunting (Anak Kerdil) Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) mencatat angka prevalensi stunting turun setiap tahunnya.

Hal tersebut terungkap dalam Rapat Evaluasi Program dan Kegiatan Serta Penyampaian Data Gizi Sensitif Lintas OPD di Langur, Senin (13/9/2021).

Rapat Tim Konvergensi yang dipimpin langsung oleh Kepala Badan Perecananaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) kabupaten Malra Bernadus Rettob tersebut dihadiri pula oleh sejumlah pimpinan-pimpinan OPD.

“Terkait dengan trend prevalensi stunting di kabupaten Maluku Tenggara, data yang ada pada kita (Bappelitbanda) Malra bahwa pemerintah daerah khusunya tim Konvergensi Stunting bekerja dari tahun ke tahun telah meunjukkan prestasi yang bagus,” katanya.

Kepala Bappelitbangda Malra, Bernardus Rettob, SE“Hal tersebut menunjukkan adanya keinginan yang sangat besar dari seluruh Tim Konvergensi (termasuk Bupati Malra yang menggerakannya) untuk angka penurunan stunting semakin menurun,” katanya lagi.

Untuk diketahui, trend angka pervalensi stunting penurunan angka anak kerdil di kabupaten Malra dari tahun ke tahun menurun.

Di tahun 2018 angka penurunan stunting 30,01 %; tahun 2019 turun sebesar 27,01 %; tahun 2020 capai 22,95; sementara di tahun 2021 (bulan Juli) penurunan stunting mencapai angka 20,14 %.

“Ini berarti bahwa ada prestasi dari Tim Konvergensi Stunting kita dalam penurunan angka anak kerdil di Malra,” ujarnya.

Rettob mengungkapkan, pihaknya melakukan monitoring (web monitoring) Pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Integrasi Intervensi Penurunan Angka Stunting di kabupaten Malra.

Aksi pertama yakni Analisis Situasi Program Penurunan Stunting; Kedua Penyusnan Rencana Kegiatan; yang ketiga Remuk Stuting; keempat Peraturan Bupati/Walikota tentang Pran Desa; aksi kelima adalah Pembinaan Kader Pemangunan Manusia.

Selanjutnya aksi keenam adalah Sistem Manajemen Data Stunting; ketujuh Pengukuran dan Publikasi Stunting; dan aksi kedelapan yakni Reviu Kinerja Tahunan.

“Dari delapan aksi itu kita sudah masuk pada aksi keenam yaitu kita melaporkan seluruh program dan kegiatan (data dalam bentuk form) secara bertahap. Data-data itu semua berasal dari Tim Konvergensi dimana Bappelitbangda sebagai penanggungjawabnya,” tandasnya.

Diakuinya, pihaknya mengalami sedikit kendala terkait input data dari beberapa dinas/badan.

“Keterlambatan data-data dimaksud itu kendalanya ada pada program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, perlu juga mendapat masukan-masukan dan hasil survei dari kegiatan-kegiatan dimaksud di masing-masing ohoi atau locus stunting. Kita terkendala sedikit karena ada beberapa dinas/badan yang belum memasukan data-data. Olehnya itu kita menunggu sampai data-datanya lengkap barulah kita menyampaikan seluruh data-data itu kepada Kementerian Dalam Negeri,” jelasnya.

Rettob mengungkapkan, pada aksi yang Keempat harus ditetapkannya Locus Stunting di kabupaten Malra lewat Peraturan Bupati (Perbup).

“Perbup tersebut telah ditetapkan, dan Dinas PMD-PPA melakukan sosialisasi Perbup dimaksud ke ohoi-ohoi. Kenapa sampai harus dibuat Perbup, agar nantinya ada intervensi dari Dana Desa kepada ohoi-ohoi untuk penanganan stunting. Jadi bukan hanya untuk daerah locus stunting tapi seluruh ohoi itu menganggarkan (lewat dana desa) terkait penurunan angka stunting di masing-masing ohoi,” pungkasnya.

Pos terkait