Ini Penjelasan Bupati Hanubun Tentang Ranperda Perubahan APBD Saat Paripurna

  • Whatsapp
Bupati Maluku Tenggara (Malra) Drs. Hi. Muhamad Thaher Hanubun saat Rapat Paripurna Penandatanganan KUA-PPAS Perubahan APBD Tahun 2021 dan Penyampaiaan Pengantar Nota Keuangan Ranperda Tentang Perubahan APBD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2021 di Langgur. Senin (20/9/2021).

Langgur, MalukuPost.com – Bupati Maluku Tenggara (Malra) M. Thaher Hanubun menyatakan, penyampaian Nota Pengantar Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada DPRD adalah amanat Peraturan Perundang-undangan (Perpu).

Pernyataan tersebut disampaikannya dalam Rapat Paripurna Penandatanganan KUA-PPAS Perubahan APBD Tahun 2021 dan Penyampaiaan Pengantar Nota Keuangan Ranperda Tentang Perubahan APBD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2021, yang dipusatkan di ruang sidang utama DPRD setempat, Senin (20/9/2021).

Bupati Hanubun mengatakan, Perpu dimaksud yakni antara lain Peraturan Pemerintah 12 Tatun 2019 dan tindaklanjutnya pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

“Nota Keuangan Perubahan APBD Tahun 2021 yang saya sampaikan ini, telah melewati pembahasan dan penyepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) bersama dengan DPRD,” tandasnya.

Dijelaskannya, secara umum APBD kabupaten Malra tahun 2021 berada pada kondisi yang tidak seperti biasa, dimana tahun ini ruang fiskal sangat terbatas. Sudah sejak awal di dalam APBD Induk 2021, pendapatan daerah mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Diungkapkannya, di dalam perjalanan tahun 2021 pihaknya diperhadapkan dengan beberapa regulasi yang mewajibkan pemerintah daerah melakukan penyesuaian terhadap estimasi penerimaan daerah.

Penyesuaian dimaksud diantaranya, Pemotongan DAU sebesar Rp. 14,9 milyar, sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 tahun 2021; Amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021 sebagaimara diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94 Tahun 2021, Pemerintah Daerah melakukan Refokusing Anggaran DAU sebesar 8 persen untuk mendukung belanja penanganan Covid-19. Anggaran yang dircfokusing sebesar kurang lebih 30 milyar rupiah; Penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH), sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/07/2020 dan Peraturan Menteri Keuangan 25/07/2021.

Atas seluruh penyesuaian yang sudah dilakukarn sesuai ketentuan yang berlaku, maka beberapa kebijakan belanja harus mengalami koreksi dan penyesuaian.

“Secara rinci, seluruh perubahan dimaksud terdokumentasi di dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tentang Perubahan APBD Tahun 2021 yang hari ini diajukan,” ujarnya.

Untuk diketahui, Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD Tahun 2021, dapat diuraikan sebagai berikut :

Pertama : dari sisi pendapatan, secara keseluruhan total pendapatan daerah mengalami penurunan dibanding proyeksi pendapatan dalam APBD Induk 2021. Penurunan pendapatan tersebut disebabkan penurunan pada komponen pendapatan asli daerah dan dana transfer dengan rincian :

1). Pendapatan Asli Daerah turun sebesar Rp. 2.065.558.151,26 (dua milyar, enam puluh lima juta, lima ratus lima puluh delapan ribu, seratus lima puluh satu, koma dua enam rupiah) atau sebesar 3,1 % dari target semula Rp66.428.122.059,00 (enam puluh enam milyar, empat ratus dua puluh delapan juta, serratus dua puluh dua ribu, lima puluh sembilan rupiah) menjadi Rp64.362.563.907,00 (enam puluh empat milyar, tiga ratus enam puluh dua juta, lima ratus enam puluh tiga ribu, sembilan ratus tujuh rupiah).

Penurunan pada Komponen PAD disebabkan perubahan estimasi penerimaan pada Sub Komponen Lain-lain PAD yang Sah, dari anggaran Rp. 30.517.518.059,00 (tiga puluh milyar, lima ratus tujuh belas juta, lima ratus delapan belas ribu, lima puluh sembilan rupiah), turun menjadi Rp. 26.226.119.162,62 (dua puluh enam milyar, dua ratus dua puluh enam juta, seratus sembilan belas ribu, serratus enam puluh dua, koma enam dua sen). Berkurang sebesar Rp. 4.291.398.896,38 (empat milyar, dua ratus sembilan puluh satu juta, tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu, delapan ratus
sembilan putuh enam, koma tiga delapan sen) atau sebesar 14,06 %.

2. Komponen Dana Transfer, semula dirancang sebesar Rp. 874.032.129.000,00 (delapan ratus tujuh puluh empat milyar, tiga puluh dua juta, seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) turun menjadi Rp. 864.276.388.529,00 (delapan ratus enam puluh empat milyar, dua ratus tujuh puhuh enam juta, tiga ratus delapan puluh delapan ribu, lima ratus dua putah sembilan rupiah), berkurang Rp. 9.755.740.471,00 (sembilan miltyar, tujuh ratus lima puluh lima juta, tujuh ratus empat puluh ribu, empat ratus tujuh puluh satu rupiah) atau sebesar 1,12 persen.

Penurunan pada Sub Komponen Pendapatan Transfer ini disebabkan turunnya penerimaan Dana Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 14.990.487.000,00 (empat belas milyar, sembilan ratus sembilan puluh juta, empat ratus delapan puuh tujuh ribu rupiah).

Dari anggaran semula sebesar Rp. 468.052.631.000,00 (empat ratus enam puluh delapan milyar, lima puluh dua juta, enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) turun menjadi Rp. 453.062.144.000,00 (empat ratus lima puluh tiga milyar, enam puluh đua juta, seratus empat putuh empat rihu rupiah).

Penurunan Sub Komponen DAU ini, merupakan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2021.

Adapun pada sub komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, terjadi kenaikan sebesar Rp. 1.400.000.000,00 (satu milyar, empat ratus juta rupiah) yang bersumber dari pendapatan Hibah Air Bersih Kementerian PUPR Republik Indonesia.

Total penerimaan dari Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebelum
perubahan dianggarkan sebesar Rp. 37.858.300.000,00 (tujuh milyar, delapan ratus lima puluh delapan juta, tiga ratus ribu rupiah) naik menjadi Rp. 9.258.300.000,00 (sembilan milyar, dua ratus lima puluh delapan juta, tiga ratus ribu rupiah).

Kedua : pada sisi belanja, beberapa kebijakan strategs pada komponen belanja mengalami penyesuaian, baik penambahan anggaran, maupun pengurangan. belanja prioritas yang mengalami penambahan anggaran diantaranya :

1). Belanja penanganan Kesehatan, dalam kelompok belanja penanganan Corid-19. Ada penambahan anggaran penanganan Covid-19 sebesar 30 Milyar rupiah, sesuai
amanat PMK 17 tahun 2021;

2). Belanja Mandatory Spending, pemenuhan 20 % anggaran bidang Pendidikan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Termasuk pada APBD Perubahan 2021 ini pula dilakukan perhitungan ulang atas prioritas belanja Infrasturktur yang diwajibkan sebesar 25 % dari total belanja.

3). Belanja yang juga mengalami penambahan anggaran adalah pemenuhan usulan Pokok-pokok Pikiran/Pokir DPRD, yang dalam tahun ini telah disiasati melalui pergeseran dan efisiensi anggaran kegiatan;

4). APBD Perubahan Tahun 2021 juga mengakomodasi beberapa kegiatan Luncuran yang sudah dianggarkan pada pergeseran anggaran;

5). Di samping itu, terdapat pula penambahan anggaran pada komponen belanja perangkat daerah, dilakukan secara selektif, sesuai kebutuhan, prioritas, dan menurut sifatnya penting dan mendesak.

Belanja yang mengalami pengurangan lebih banyak terjadi pada komponen belanja pegawai. Komponen Gaji dan Tunjangan harus mengalami penyesuaian turun, termasuk kebijakan TPP ASN yang harus dihilangkan dalam tahun 2021 ini.

Sedangkan komponen belanja aparatur yang tetap dipertahankan dan bahkan mengalami peningkatan yaitu Insentif Tenaga Kesehatan sesuai arah kebijakan nasional penanggulangan Covid-19.

Perubahan Belanja Tahun 2021 dapat diuraikan yakni : sebelum perubahan, total belanja dianggarkan sebesar Rp. 1.074.868.551.059 (satu trilyun, tujuh puluh empat milyar, delapan ratus enam puluh delapan juta, lima ratus lima puluh satu ribu, lima puluh sembilan rupiah), mengalami perubahan menjadi Rp. 1.070.426.243.695,00 (satu triliun, tujuh puluh milyar, empat ratus dua puluh enam juta, dua ratus empat puluh tiga ribu, enam ratus sembilan puluh lima rupiah). Turun sebesar Rp. 4.442.307.364,37 (empat milyar, empat ratus empat puluh dua juta, tiga ratus tujuh ribu, tiga ratus enampuluh empat rupiah) atau sebesar 0,41 persen.

Ketiga : pada sisi pembiayaan daerah dalam Rancangan Perubahan APBD 2021 ini, dianggarkan pula Penerimaan Pembiayaan dari Pinjaman Daerah kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT.SMI), dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 124 milyar.

Hasil koordinasi dan konsultasi Pemerintah Daerah dengan PT.SMI, telah mengesahkan kelayakan dan kesiapan realisasi pinjaman daerah dalam tahun 2021.

Dengan adanya penerimaan pembiayaan ini maka, pada sisi pembiayaan daerah, dirancang penerimaan sebesar Rp. 138,42 milyar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 5,9 milyar. Terdapat pembiayaan netto sebesar Rp. 132.52 milyar rupiah.

Pada rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 ini, diperkirakan akan terjadi selisih kurang antara pendapatan dan belanja daerah, sebesar Rp. 132,52 milyar.

Selisih kurang tersebut akan ditutupi dengan pembiayaan Netto sebesar Rp. 132,52 milyar, sehingga Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2021, dirancang Berimbang atau Nihil.

Bupati Hanubun mengungkapkan, sehubungan proses Perubahan APBD Tahun 2021 ini, seluruh pentahapan telah diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

“Kita bersyukur bahwa walaupun dalam situasi Pandemi Covid-19, namun seluruh tahapan dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Itu semua atas dukungan dan Kerjasama yang baik, pemerintah daerah dan DPRD. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Malra, yang sangat berkomitmen dan serius melaksanakan seluruh proses pembahasan dengan baik dan lancar sesuai tata tertib dewan yang terhormat,” pungkasnya.

Pos terkait