Pemda Malra Targetkan Capai 100 % Optimalisasi Program Jamsos Ketenagakerjaan

  • Whatsapp
Bupati Maluku Tenggara Drs. Hi. Muhamad Thaher Hanubun saat menyampaikan keterangan persnya kepada awak media Kota Tual dan Malra. Jumat (4/9/2021)

Langgur, MalukuPost.com – Bupati Maluku Tenggara (Malra) M. Thaher Hanubun mengatakan, pihaknya menargetkan capai 100 % dalam upaya pengoptimalisasi jaminan sosial (jamsos) ketenagakerjaan.

Hal tersebut disampaikannya kepada awak media usai mengikuti kegiatan Video Conference (Vidcon) Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial (Jamsos) Ketenagakerjaan secara virtual bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku tersebut dipusatkan di ruang Adyaksa Itnem Kantor Kejaksaan Negeri Tual, Jumat (3/9/2021).

Bupati Hanubun katakan, pihaknya akan tetap mengikuti aturan yang ada pada BPJS Tenaga Kerja

“Untuk BPJS Naker ini kami tetap ikuti aturan pelaksanaannya saja. Untuk saat ini Malra baru 50 % lebih dan yang diharapkan adalah 100 %. Kita akan melihat kabupaten/kota lainnya yang mencapai 100 % itu kita bisa ikut (tiru) mereka supaya agar kita bisa capai 100 %,” jelasnya.

Dijelaskannya, misalkan ada yang baru seminggu didaftarkan BPJS Naker kemudian mengalami kecelakaan tetap yang bersangkutan dapat santunan itu.

“Ini menjadi perhatian pemerintah daerah untuk segera menyelesakan yang belum membayar ke BPJS Naker. Kalau kita lihat uangnya (per orang) itu sedikit saja yakni masih belasan ribu,” tandasnya.

Bupati Hanubun mengungkapkan, untuk capaian 50 % di Malra tersebut baru dilakukan untuk peangkat ohoi (desa).

“Capaian 50 % di Malra itu pada untuk perangkat ohoi. Kalau tenaga kesehatan kan sudah. Tadi di vidcon itu memang dilaporkan 50 % tapi saya dapat laporan dari Kepala BPSJ Naker bahwa tinggal beberapa ohoi saja yang perlu mendapat perhatian. Sekarang ini kita akan lihat tenaga guru honor, pegawai dan tenaga kesehatan non PNS untuk segera kita selesaikan,” bebernya.

Bupati Hanubun juga meminta perhatian dari para pimpinan OPD untuk memperhatikan pembayaran iuran tenaga honorer di BPJS Naker.

“Nanti hari Selasa saya rapat lagi dengan seluruh kepala ohoi agar kepala ohoi dapat menyelesaikan yang belum. Juga dengan pimpinan OPD masing-masing untuk memperhatikan tenaga honor yang belum selesai pembayaran ke BPJS Naker,” tukasnya.

Selain itu, bagi mereka yang akan mengikuti seleksi ASN akan menjadi tanggungjawab pemerintah daerah.

“Saya sudah menginstruksikan beberapa waktu lalu. Mungkin ada yang bertanya-tanya mengapa tidak dibantu. Saya tegaskan disini bahwa Pemda Malra akan bantu pembiayaan Rapid Test dan lain-lain bagi mereka yang ikut seleksi CPNS. Kami akan bantu, dan akan dianggarkan supaya gratis,” pungkasnya.

Pos terkait