Berpotensi Langgar HAM, PMKRI Minta Pemerintah Tidak Paparipi Bangun Ambon New Port

  • Whatsapp
Anggota Presidium Gerakan Kemasyarakatan (Germas) DPC PMKRI Cabang Ambon Bertolameus Mayabubun di Masjid Nurul Huda Ujung Batu Negeri Waai, salah satu titik lokasi terdampak Ambon New Port.
Anggota Presidium Gerakan Kemasyarakatan (Germas) DPC PMKRI Cabang Ambon Bertolameus Mayabubun di Masjid Nurul Huda Ujung Batu Negeri Waai, salah satu titik lokasi terdampak Ambon New Port.

Malukupost.com – Anggota Presidium Gerakan Kemasyarakatan (Germas) DPC Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Ambon Bertolameus Mayabubun berpendapat, rencana pembangunan Ambon New Port di Negeri Waai Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM). Hal itu diungkapkan kepada Media Berita Maluku Post seusai mengunjungi tiga dusun yang terdampak rencana tersebut, Selasa (12/10).

Menurut Mayabubun, potensi pelanggaran HAM sudah terlihat dengan adanya ketidakpastian sejak awal maupun aliran informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dia menyebutkan, pernyataan Gubernur Maluku Murad Ismail di hadapan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bahwa pembebasan lahan di Dusun Batu Dua, Ujung Batu, dan Batu Naga sudah beres, adalah pernyataan yang sangat tergesa-gesa dan blunder.

“Gubernur terlalu paparipi (tergesa-gesa, red) bikin pernyataan. Rupanya gubernur tidak pernah turun lapangan berbicara langsung dengan masyarakat, hanya mendengar dari staf yang memberi informasi palsu sehingga gubernur mengeluarkan pernyataan dari informasi palsu tersebut,” kata Mayabubun.

Dia menambahkan, apa yang diungkap Gubernur Murad bahwa pembebasan lahan sudah beres, sangat tidak sesuai dengan fakta lapangan sebab masyarakat tidak pernah diajak bicara, tidak ada negosiasi, dan tiba-tiba saja sudah diminta mengumpulkan KTP dan data kepemilikan. Hal inilah yang membuat masyarakat bereaksi negatif terhadap rencana pemerintah membangun Ambon New Port.

Mayabubun mengaku mendengar langsung pengakuan masyarakat bahwa mereka telah mendapat ancaman verbal dari pihak tertentu, misalnya dengan pengusiran dari pemukiman yang sudah mereka huni ratusan tahun.

Oleh sebab itu, Mayabubun meminta pemerintah pusat dan pemerintah provinsi tidak tergesa-gesa dan berambisi merealisasi proyek triliunan rupiah tersebut, tanpa proses paling fundamental yakni penghargaan terhadap hak asasi manusia terutama upaya pengalihan ruang hidup masyarakat.

“Jangan terlalu paparipi sampai melanggar hak-hak masyarakat. Ajaklah masyarakat berbicara dengan penuh penghargaan. Bukan main gusur, apalagi ancam-mengancam, usir-mengusir,” pungkasnya. (Malukupost.com)

Pos terkait