Warga Waai Jumpa DPRD Malteng, Harga Mati Tolak Ambon New Port

  • Whatsapp
Perwakilan Warga Negeri Waai di tiga dusun yang menolak tempat tinggalnya dijadikan lokasi Ambon New Port yakni Tim 17 bersama kuasa hukumnya berpose bersama Komisi II DPRD Maluku Tengah di Masohi (foto ist)

Malukupost.com – Perwakilan warga menyatakan menolak rumah dan dusunnya di Negeri Waai Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) dijadikan lokasi mega proyek Ambon New Port. Penolakan itu disebut sebagai harga mati. Komisi II DPRD Malteng memberi dukungan moril dan advokasi bagi warga yang terdampak. Hal itu terungkap dalam pertemuan antara perwakilan warga, tim kuasa hukum, dan Komisi II di Ruang Banggar Gedung Rakyat, Masohi, Rabu (9/11).

Warga Negeri Waai di Dusun Batu Naga, Ujung Batu, dan Batu Dua diwakili Tim 17. Mereka dipimpin ketuanya Andi Fahriyani Firmansyah. Beberapa anggota ikut serta yakni Syarifuddin Tomia, Salim Daeng, Hamja Rahman, dan Afriyanti Ode. Mereka didampingi Ketua Tim Kuasa Hukum Abdul Safri Tuakia SH, MH. Sedangkan Komisi II terdiri atas Hasan Albana Alkatiri, Musriadi Labahawa, June Talla, Lutfi Naya, dan Abdurahman Nahumarury.

Dalam pertemuan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II Hasan Albana Alkatiri, Ketua Tim Kuasa Hukum Abdul Safri Tuakia SH, MH secara tegas menyatakan kliennya menolak tempat tinggal, rumah, atau dusunnya dijadikan lokasi Ambon New Port. Diungkapkan, warga tetap tidak akan direlokasi, tidak akan menerima ganti rugi, mempertahankan hak-hak sebagai warga negara terhadap kepemilikan atas harta benda yang dikuasai, tidak akan bernegosiasi yang merugikan, mempertahankan nilai-nilai sejarah leluhur yang sudah lama menetap secara turun-temurun di dusun.

“Dasar keberatan atau penolakan klien kami secara sederhana tidak lain dan tidak bukan adalah mempertahankan hak-hak berupa tempat tinggal, rumah, dan kampung untuk tidak dijadikan titik pembangunan Ambon New Port dan meminta agar titik pembangunan proyek Ambon New Port dialihkan ke tempat lain atau setidak-tidaknya bukan tempat tinggal, rumah, dan kampung menjadi titik pembangunan. Penolakan adalah harga mati,” papar Tuakia.

Setelah mendengar keberatan warga melalui kuasa hukum, Wakil Ketua Komisi II Hasan Albana Alkatiri menyatakan dukungan morilnya kepada warga Negeri Waai di tiga dusun yang terdampak proyek Ambon New Port dan Lumbung Ikan Nasional (LIN).

Alkatiri menegaskan, Komisi II DPRD Malteng bersama dengan rakyat akan memperjuangkan hak-hak rakyat yang terdampa, bahkan akan memperjuangkannya sampai ke pemerintah pusat.

“Perjuangan ini butuh kerja keras bersama, dan kami akan melakukan langkah-langkah strategis untuk melindungi hak-hak rakyat yang terdampak,” papar Alkatiri. (Malukupost)

Pos terkait