Hari Otda Ke-26, Mendagri Minta Pemda Gali PAD Untuk Capai Kemandirian Fiskal

Wakil Gubernur Maluku bersama forkopimda mengikuti peringatan Hari Otonomi Daerah ke- 26 Tahun 2022, yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Senin (25/4/2022)

Ambon, MalukuPost.com – Pemerintah Daerah diminta untuk menggali berbagai potensi sumber daya yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mencapai kemandirian fiscal. Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dalam sambutannya yang disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Suhajar Diantoro pada perringatan hari Otono Daerah (Otda) ke-26.

Kegiatan yang berlangsung secara nasional ini turut dihadiri Wakil Gubernur Barnabas Orno melalui virtual dari lantai tujuh kantor Gubernur, senin (24/04/2022). Didampinggi jajaran pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.

Dikatakan Mendagri, secara filosofi tujuan diadakannya Otonomi Daerah dengan mendelegasikan sebagian kewenangan, sebagian urusan pemerintahan, sejatinya untuk menjadikan daerah mencapai kemandirian fiskal dengan menggali berbagai potensi sumber daya yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memacu terjadinya percepatan dan pemerataan pembangunan.

Untuk itu, ia memberikan apresiasi dan ungkapan terimakasih kepada daerah-daerah otonomi baru yang telah berhasil meningkatkan PAD dan kemampuan fiskalnya.

“Ijinkanlah saya menyampaikan apresiasi dan terimakasih pada kesempatan ini. Diharapkan peningkatan tersebut agar dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan rakyat, sehingga dapat meningkatkan Indeks pembangunan manusia, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan konektivitas serta akses infrastruktur yang baik dan sebagainya,” tandas Sekjen.

Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan launching 2 Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SI LPPD) versi 1.1 dan Konsultasi Virtual Otonomi Daerah (Kovi Otda) oleh Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro.

Sistem SI LPPD dan KOVI Otda merupakan 2 sistem daring yang dibuat untuk mempermudah penyelenggaraan roda pemerintahan di daerah.

Pos terkait