FCBT Duga Ada Konspirasi Dalam Upaya Pembayaran Utang Pihak Ketiga Di Tanimbar

Saumlaki, MalukuPost.com – Forum Cinta Bumi Tanimbar (FCBT) menduga ada konspirasi pihak tertentu dalam upaya pembayaran utang pihak ketiga di Kabupaten Kepulauan Tanimbar senilai Rp96 miliar.

Koordinator FCBT, Alexander Belay menyatakan dugaannya itu dalam aksi demonstrasi di depan kantor Bupati dan kantor DPRD Kepulauan Tanimbar, Selasa (12/07/2022).

Menurut Alexander, dugaan itu patut dilontarkan karena hingga saat ini pemerintah masih terus melakukan berbagai kebijakan untuk pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19 yang melulu lantahkan perekonomian nasional namun pemerintah daerah kabupaten Kepulauan Tanimbar sedang sibuk mengurus upaya pembayaran utang pihak ketiga, yang pada dasarnya hanya menguntungkan pihak kapitalis.

Hal tersebut terlihat dari upaya penjabat Bupati, Daniel E.Indey yang memboyong sejumlah pimpinan SKPD di lingkup pemkab Kepulauan Tanimbar dan pimpinan DPRD setempat untuk berkonsultasi dengan Kemendagri beberapa hari kemarin.

“FCBT menilai langkah yang diambil penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar tergolong aksi heroik alias pahlawan bagi konglomerat, bukan sebaliknya melindungi dan pro rakyat sesuai tujuh program prioritas di kepulauan Tanimbar. Terkesan, penjabat Bupati bersama wakil rakyat telah menggadaikan hak hak rakyat bagi kaum kapitalis. Olehnya itu kami menolak sepenuhnya pembayaran utang pihak ketiga yang tidak sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang berlaku,”bebernya.

Selain itu ada sejumlah point tuntutan yang disampaikan kepada penjabat Bupati dan pimpinan DPRD Kepulauan Tanimbar yaitu mereka meminta penjabat Bupati untuk lebih fokus melaksanakan 7 program prioritasnya ketimbang mengutamakan proses pembayaran utang pihak ketiga yang hanya menguntungkan kaum kapitalis di Kepulauan Tanimbar.

Penjabat Bupati diminta lebih arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan, karena pembayaran utang pihak ketiga nanti akan berdampak pada pemotonggan alokasi dana desa, pemotongan hak-hak ASN dan tenaga kesehatan, serta akan menimbulkan masalah sosial.

FCBT meminta penjabat Bupati untuk lebih baik berkonsentrasi membayar utang-utang masyarakat seperti utang pembebasan lahan warga untuk kepentingan pembangunan fasilitas publik sehingga ekonomi masyarakat bisa berkembang.

Menurut FCBT, telah terjadi pelangaran administrasi dan cacat prosedur hal ini dikarenakan keputusan pengadilan yang bersifat ichrah terlahir dari putusan perdamaian antara Pemda Kepulauan Tanimbar dengan Agus Theodorus dan bukan melalui persidangan normal.

“Kami minta aparat penegak hukum melakukan proses hukum kepada, para pihak yang bersekutu sehinnga menimbulkan utang pihak ketiga dimaksud. Karena bagi kami ada dugaan pencucian uang dengan cara merampok APBD. Hal ini karena paket paket pekerjaan tersebut tanpa melalui mekanisme pelelangan dan dikerjakan berdasarkan perkiraan sendiri,” katanya.

FCBT menilai pimpinan dan anggota DPRD Kepulauan Tanimbar berpihak kepada kapitalis padahal semestinya peka dengan persoalan sosial kemasyarakatan di wilayah itu. Karena itu, mereka juga meminta DPRD mempertanyakan urgensi pembayaran utang pihak ketiga yang sedang diupayakan oleh penjabat Bupati.

Mereka juga meminta Menteri Dalam Negeri untuk mengevaluasi kinerja penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar karena lebih fokus melunasi utang pihak ketiga ketimbang tugas- tugas utamanya. Karena pernyataan sikap FCBT secara tertulis tidak diterima oleh penjabat Bupati maka Alexander menyobek pernyataan sikap mereka itu di depan kantor Bupati.

Saat di kantor DPRD, FCBT diterima oleh tiga orang wakil rakyat masing-masing: ketua Komisi A Frengky Limber, Ketua Komisi B Paula Laratmase dan Anggota DPRD O.W.Lekruna.

Selain berterima kasih kepada FCBT, para wakil rakyat ini berjanji akan menyampaikan aspirasi masyarakat dalam rapat paripurna DPRD.

Paula Laratmase menyatakan, sejak tahun 2017 dirinya telah menolak pembayaran utang pihak ketiga karena tidak prosedural. Dan atas tuntutan masyarakat ini, pihaknya akan menyuarakan dalam rapat paripurna DPRD.

Paula menyebut beberapa persoalan di daerah yang harus menjadi prioritas pemkab ketimbang pembayaran utang pihak ketiga seperti pentingnya subsidi BPJS bagi masyarakat dan penyelesaian pekerjaan pembangunan rumah sakit umum daerah untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat.

Kepala Dinas Komunikasi dan informasi Kepulauan Tanimbar, Yunus Fredek Batlayeri menyatakan sampai saat ini pemerintah daerah belum mengambil langkah untuk melakukan pembayaran utang pihak ketiga. Yang baru dilakukan adalah berkonsultasi dengan Kemendagri dan setelah itu baru dilakukan pembahasan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.

“Pemkab belum mengambil langkah untuk penetapan pembayaran utang pihak ketiga karena hingga saat ini masih butuh kajian sesuai regulasi. Beberapa hari lalu, Penjabat Bupati bersama pimpinan DPRD melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri, untuk meminta petunjuk tentang kebijakan pengelolaan anggaran untuk pembayaran utang pihak ketiga,”bebernya.

Yunus menyatakan, utang pihak ketiga bukan merupakan bagian dalam 7 program prioritas penjabat Bupati, namun utang pihak ketiga tetap harus dibayarkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku karena pihak ketiga telah membangun infrastruktur di Tanimbar dan telah dinikmati oleh masyarakat.

Pos terkait