Gubernur Murad Ismail Serahkan Ranperda Pertanggungjawaban APBD TA 2021

Ambon, MalukuPost.com – Gubernur Maluku, Murad Ismail menyampaikan dan menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2021 ke DPRD Provinsi Maluku.

Penyampaian dan penyerahan Ranperda itu dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD yang diterima langsung Wakil Ketua DPRD Maluku, Asis Sangkala, untuk dibahas bersama sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Gubernur Maluku, Murad Ismail menyatakan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 merupakan amanat undang-undang nomor 17 tahun 2003, tentang keuangan negara dan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

“Selaku Gubernur Maluku menyampaikan ranperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Provinsi Maluku TA 2021 kepada DPRD berupa laporan keuangan, yang telah diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan, selambat-lambatnya 6 bulan, setelah tahun anggaran berakhir,” ujarnya dalam sidang paripurna di Ambon, Selasa (19/07/2022).

Dijelaskan Murad, laporan keuangan tersebut meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan, yang merupakan wujud pertanggung-jawaban atas penggunaan keuangan daerah, sekaligus menjadi instrumen.

“Secara garis besar rincian Raperda penyampaian pertanggungjawan pelaksanaan APBD TA 2021 sebagai berikut Pertama, Pendapatan Daerah TA 2021 dianggarkan sebesar Rp3,31 triliun, terealisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp3,27 triliun atau 98,78 persen,” katanya.

“Realisasi pendapatan daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp550,81 miliar, pendapatan transfer (dana perimbangan) sebesar Rp2,715 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp1,56 miliar,” katanya lagi.

Kedua, Belanja daerah dianggarkan sebesar Rp4,15 triliun terealisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp3,82 triliun atau 91,91 persen, realisasinya terdiri atas, belanja operasi sebesar Rp2,53 triliun, belanja modal sebesar Rp1,01 triliun, belanja tak terduga sebesar Rp63,05 miliar, dan belanja transfer sebesar Rp219,73 miliar.

Ketiga, pembiayaan daerah, bersumber dari penerimaan pembiayaan daerah, dianggarkan sebesar Rp52,39 milyar dan terealisasi sebesar Rp851,69 milyar atau 99,92 persen.

Keempat, pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan sebesar Rp6,00 miliar terealisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp6,00 miliar atau 100 persen.

Murad katakan, bila diperhadapkan antara realisasi penerimaan pembiayaan daerah, dengan pengeluaran pembiayaan daerah, maka diperoleh pembiayaan netto sebesar Rp845,69 miliar. Dengan demikian, secara keseluruhan, realisasi pendapatan daerah sebesar Rp3,27 triliun, jika diperhadapkan dengan realisasi belanja daerah sebesar Rp3,82 triliun, maka dihasilkan defisit APBD TA 2021, sebesar Rp550.749.906.119.

“Defisit APBD tersebut, bila ditambahkan dengan pembiayaan netto sebesar Rp845,69 miliar rupiah, maka dihasilkan sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun anggaran 2021 Rp294.939.158.239,”ungkapnya.

Murad menambahkan, untuk neraca Pemprov Maluku yang merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemprov Maluku per 31 Desember 2021, terdiri atas, total aset sebesar Rp6,511 triliun, total kewajiban sebesar Rp829,82 miliar, dan total ekuitas Rp5,682 triliun.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Maluku, Asis Sangkala mengatakan, dokumen ranperda pertanggungjawan yang telah disampaikan Pemprov Maluku segera dibahas untuk mencapai kesepakatan bersama.

“Kami juga memberikan apresiasi kepada Pemprov Maluku atas raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan keuangan TA 2019, 2020 dan 2021,” pungkasnya.

Pos terkait