Sentani, MalukuPost.com – Ketua Gerakan Pemuda Jayapura, Jack Puraro menyatakan, Papua bukan hanya milik satu suku namun ada banyak suku dan setiap suku memiliki perangkat adat yang terstruktur dalam sistem kepemimpinan tradisional.
“Ada Ondofi, kepala suku, kepala kerep, sampai kepada pesuruh-pesuruh,” ujarnya di Sentani, Papua, Minggu (09/10/2022).
Menurut Jack, Dewan Adat di tanah Tabi yang wilayahnya meliputi Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Sarmi, tidak pernah memberikan legitimasi kepada Pak Lukas Enembe sebagai Kepala suku di Papua, atau mengangkat Pak Lukas Enembe sebagai Kepala Suku.
“Kalau di wilayah Lapago dan Meepago mengangkat Lukas sebagai Kepala Suku, itu kewenangan dari masyarakat adat di sana. Tapi kalau untuk membawahi seluruh tanah Papua, maka orang yang telah memberikan pernyataan seperti itu untuk segera mengklarifikasi,” tegasnya.
Jack juga meminta semua pihak untuk tidak membangun atau menggiring opini-opini bahwa Papua memiliki satu Kepala Suku besar seperti Pak Lukas Eeembe.
“Itu tidak benar. Itu pembohongan publik,” tandasnya.
Dijelaskan Jack, opini seperti itu sengaja dibangun untuk menjadikan masyarakat Papua sebagai tameng untuk membentengi Pak Lukas Enembe yang membangkang terhadap panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Masyarakat yang masih berjaga-jaga di rumah kediaman Lukas Enembe memiliki hubungan emosional dengan Lukas Enembe.
“Diharapkan mereka tidak menghalang-halangi tugas KPK untuk memeriksa Lukas, serta tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat yang mendiami wilayah tanah adat Tabi. Kami tahu bahwa kondisi Pak Lukas hari ini masih sakit, sehingga KPK tidak bisa melakukan penanganan. Tapi kita berdoa semoga beliau bisa sehat sehingga bisa menindaklanjuti panggilan KPK. Papua kita jaga supaya tetap aman sebagai rumah kita bersama, siapapun boleh tinggal di Papua,” ungkapnya.
Jack menandaskan, Gubernur Lukas Enembe harus mempertanggung jawabkan semua perbuatannya sehingga permasalahan kasus korupsi yang dituduhkan kepadanya dapat segera selesai dan masyarakat bisa tenang.
“Ini adalah proses hukum. Pemerintah tentu sudah punya data dan bukti. Siapapun kita, masyarakat yang hidup di Republik ini, tidak ada yang kebal hukum,” imbunya sembari meyakini, Gubernur Lukas Enembe sangat siap menghadapi proses hukum, tetapi mungkin karena ada hasutan dan masukan-masukan dari orang-orang di sekelilingnya, bahkan ada tekanan-tekanan yang dapat menghalangi proses hukum.
“Kalau Pak Lukas terus dalam posisi seperti ini, ini juga dapat mengganggu kesehatan beliau. Tekanan seperti ini membuat beliau tersandera dan terkurung,”katanya.
Jack meminta masyarakat waspada terhadap oknum-oknum yang melakukan aksi provokasi sehingga membuat suasana di Papua tidak kondusif. Secara khusus dirinya juga mengimbau Kuasa hukum Lukas Enembe supaya tidak terlalu frontal dengan pernyataan-pernyataan yang dapat memperkeruh situasi.
“Sementara pak Gubernur dalam kondisi masih sakit, saya lebih menekankan kepada kuasa hukum Lukas Enembe, saya lihat terlalu frontal dalam penyampaian-penyampaian,” pinta Jack.
Jack menambahkan, kuasa hukum Lukas Enembe mestinya lebih fokus meyiapkan dokumen-dokumen, data-data dan bukti-bukti, dan terus berkoordinasi dengan KPK sehingga situasi ini bisa mereda.
“Kepada pihak-pihak terkait untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tetap menjaga keamanan di tanah Papua dan tidak terprovokasi pada isu-isu yang dapat membuat Papua ini tidak aman,” pungkasnya.
