Jaksa Jebloskan Dua Tersangka Kasus Korupsi Sim-D Di Tanimbar

Saumlaki, MalukuPost.com – Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar resmi menahan mantan sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), SS dan NA, pihak ketiga dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan keuangan negara pada pengadaan Sistem Informasi Manajemen Desa (SIM D) di sejumlah desa se-Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2021.

Kepala Kejaksaan Negeri setempat, G. Sumarsono menyatakan, SS dan NA ditahan selama dua puluh hari kedepan di Lembaga Permasyarakatan Kelas III Saumlaki berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : PRINT-397/Q.1.13/Eoh.1/11/2022 tanggal 08 November 2022 atas nama tersangka SS dan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : PRINT-398/Q.1.13/Eoh.1/11/2022 tanggal 08 November 2022 atas nama tersangka NA.

“Hari ini, penuntut umum telah menerima penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) yang berasal dari Jaksa penyidik pada Seksi Pidana Khusus dalam perkara ini. Penyerahan tersangka dan barang bukti ini dilakukan setelah Jaksa penyidik merampungkan berkas perkara dan dinyatakan lengkap oleh penuntut umum (P-21) pada tanggal 27 Oktober 2021,” ujarnya di Saumlaki, Selasa (8/10/2022).

Dijelaskan SUmarsono, SS dan NA diduga melanggar pasal primair yaitu pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

“Selanjutnya, subsidair yaitu pasal 3 jo pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana,” katanya.

“Untuk ancaman hukuman yaitu pasal 2 ayat 1 minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara. Untuk pasal 3 minimal 1 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara,” katanya lagi.

Sumarsono menambahkan, berdasarkan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara terhadap kasus ini, terdapat kerugian keuangan negara sejumlah Rp.310.264.909.00.

Diberitakan sebelumnya, G. Sumarsono menyebutkan bahwa modus operandi yang dilakukan oleh SS dan NA adalah NA menawarkan satu program yang namanya sistem informasi manajemen desa kepada SS. Kemudian SS memaksakan memasukkan pengadaan sistem informasi manajemen Desa ini ke dalam APBDes di desa masing-masing.

Dari 80 desa di Tanimbar, hanya 12 desa yang mengikuti arahan SS. Ke 12 desa tersebut masing-masing Sifnana, Latdalam, Wowonda, Kabiarat di kecamatan Tanimbar Selatan, desa Tumbur, Lorolulun, Amdasa, Sangliat Dol dan Sangliat Krawain di kecamatan Wertamrian, desa Adaut dan Kandar di kecamatan Selaru serta desa Kilon di kecamatan Wuarlabobar.

SS memaksa para kades untuk menghapus beberapa kegiatan dan mengganti dengan program SIM D. Dan jika para kades tidak menuruti perintah SS maka APBDesnya tidak bisa disetujui. Demikian juga ketika dilakukan pencairan, para kades diminta untuk mempercepat pencarian untuk melakukan pembayaran kepada SS dan NA.

“Memasukkan satu program ke dalam APBDes ini harusnya lewat tahapannya antara lain mulai dari Musrenbangdes, penyusunan RAPBDes dan seterusnya sampai dengan APBDes tetapi yang terjadi adalah ketika APBDes sudah jalan dan dilakukan asistensi, SS memaksa para kades untuk menghapus beberapa kegiatan dan memasukkan program ini,” beber Somarsono.

Saat asistensi, para kades diminta membuat proposal untuk pengadaan SIM D. Di dalam proposal tertera rincian anggaran untuk instalasi program, biaya pelatihan dan sejumlah biaya lainnya seperti belajar desain tampilan, belanja pengaturan setting data base, belanja pengelola aplikasi dan pengisian software, belanja pembuatan dan pengaturan konten.

Penganggaran dari setiap desa bervariasi yakni kisaran Rp.20.000.000 hingga Rp.30.000.000 per desa.

Somarsono menyatakan, di daerah lain, program semacam ini diterapkan dan pihak penerima memperoleh perangkat Software dan hardware namun dalam kasus ini, para penerima hanya memperoleh software-nya saja.

“Nah, sampai dengan kita melakukan pemeriksaan ternyata program ini tidak berjalan atau program ini tidak bisa dimanfaatkan oleh desa sehingga berdasarkan hasil perhitungan auditor ditemukan kerugian keuangan negara,”katanya.

Pos terkait