Langgur, MalukuPost.com – Bupati Maluku Tenggara (Malra) M. Thaher Hanubun menjelaskan, APBN/APBD adalah instrumen stabilisasi untuk mengendalikan inflasi dan harga pokok kebutuhan pangan.
Hal tersebut disampaikan Bupati Hanubun pada kegiatan Penyerahan DIPA Kementerian/Lembaga Tahun 2023 yang digelar oleh Kantor KPPN Tual di Langgur, Kamis (8/12/2022).
Diketahui, penyerahan DIPA Kementerian/Lembaga tersebut merupakan tindak lanjut dari penyerahan DIPA dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) yang telah disampaikan oleh Gubernur Maluku kepada seluruh Instansi Vertikal dan seluruh Bupati/Walikota se-Maluku (2/12) lalu di Ambon.
Bupati mengungkapkan, penyerahan DIPA dan Buku Alokasi TKD merupakan awal dari rangkaian proses pelaksanaan APBN Tahun 2023 yang telaah disepakati oleh DPR bersama pemerintah.
Selain sebagai instrumen stabilisasi, lanjut Bupati, APBN/APBD juga merupakan instrumen untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat miskin rentan, termasuk mengentaskan kemiskinan ekstrem, menurunkan stunting, dan menangani bencana alam dan non alam seperti wabah Covid-19 yang melanda kita.
Berdasarkan arahan Presiden, beberapa kebijakan APBN 2023 masih akan terus mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural yang meliputi : Kebijakan APBN dimaksud meliputi penguatan SDM yang terampil, produktif dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan; Penuntasan registrasi sosial ekonomi dan pemanfaatannya dalam rangka memperbaiki kualitas pencapaian sasaran target penerima dari berbagai program, tidak terbatas pada program perlindungan sosial dan subsidi; Melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas khususnya pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi di bidang energi, pangan, konektivitas dan transportasi; Pembangunan infrastruktur akan didorong untuk menumbuhkan sentra ekonomi baru; Pelaksanaan revitalisasi industri dengan mendorong hilirisasi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi dan berbasis ekspor; dan Pemantapan efektivitas implementasi reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.
Pada kesempatan itu, Bupati Hanubun menyampaikan sejumlah pesan kepada Kepala Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di wilayah layanan KPPN Tual, yakni : Agar terus menguatkan sinergi program dan kegiatan lintas Kementerian, dan sinkronisasi program/kegiatan pemerintah daerah. Kualitas belanja masih harus ditingkatkan dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi di daerah dan akselerasi pencapaian sasaran pembangunaan nasional;
Memanfaatkan waktu yang tersisa di bulan Desember ini untuk menyerap anggaran DIPA tahun 2022 masing-masing agar mampu memberikan dampak ekonimi bagi daerah dan masyarakat kita.
Manfaatkan fasilitas yang diberikan oleh negara untuk mendukung akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah yang lebih modern khususnya dalam pembayaran tagihan negara dapat dibayarkan secara elektronik seperti penggunaan internet banking berbasis virtual account, Kartu Kredit Pemerintah, KKP Domestik dan Digital Payment.
