Bula, MalukuPost.com – Situasi dimana seorang Bupati merasa kesal kepada seorang Kepala Dinas / Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), karena absen adalah masalah serius dalam manajemen dan komunikasi di pemerintahan. Penting bagi pihak-pihak terkait untuk bekerja sama dan menjaga komunikasi yang baik untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan dengan efektif. Pergantian komunikasi dan klarifikasi masalah mungkin diperlukan untuk menghindari konflik lebih lanjut.
Mengenai hal ini, Bupati Kabupaten SBT, Mukti Keliobas, mengutarakan kekesalannya kepada sejumlah Kepala Dinas yang absen di acara pengukuhan Pengurus Daerah Badan Kotak Majelis Ta’lim (BKMT) Kabupaten SBT, di Gedung Serba Guna Kesehatan, Senin, (30/1/2023), saat memberikan sambutan.
Ketidakhadiran sejumlah Kadis di acara pengukuhan tersebut dapat menjadi sumber frustrasi dan masalah dalam pelaksanaan program atau acara. Penting bagi pimpinan dan OPD untuk memiliki komunikasi yang baik dan koordinasi yang lebih baik agar hal seperti ini bisa dihindari. Sebab, keberhasilan program atau kegiatan pemerintah seringkali bergantung pada partisipasi dan kerjasama semua pihak terkait.
“Yang mereka tidak hadir alasannya apa pak Sekda? Memang ada di Bula tapi tidak hadir? Ada di Bula? Tugas semua? Ya mudah-mudahan tugaslah,” tegas Mukti menanyakan.
Meski bagitu, Mukti mengaku sangat wajar jika pimpinan OPD tidak dapat hadir dalam kegiatan karena alasan tugas yang bersifat mendesak. Namun, jika alasan yang diberikan hanya dibuat-buat atau tidak beralasan, hal ini bisa menciptakan ketidakpuasan dan mengurangi kredibilitas pimpinan tersebut. Sebab, memastikan alasan-alasan ketidakhadiran benar dan jelas, serta memastikan disiplin kerja yang baik di seluruh OPD adalah hal yang sangat penting.
“Saya maklum jika ketidakhadiran karena alasan tugas. Namun tidak bila alasan yang hanya dibuat-buat,” tegas Mukti.
Agar kebiasaan buruk bawahannya tidak terulang lagi, Mukti menyebutkan beberapa pendekatan sebagai rujukan yakni komunikasi yang jelas, evaluasi kinerja, sanksi yang sesuai, memberikan contoh yang baik dan mendorong perubahan budaya. Dengan pendekatan ini, diharapkan kebiasaan buruk yang sebelumnya dapat diperbaiki dan dihindari di masa depan.
“Saya harap, kebiasaan buruk pimpinan OPD tersebut tidak kembali diulangi kedepan,” tutup Mukti.