Disdukcapil dan Dinkes SBT Masuk Zona Hijau Pengawasan Pelayanan Publik

Pengawasan Pelayanan Publik uo3ayz

Ambon, MalukuPost. Com – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Dinas Kesehatan Kabupaten SBT berhasil masuk ke zona hijau pada Penilaian Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2022, berdasarkan penilaian Ombudsman RI Perwakilan Maluku.

Kegiatan penyerahan hasil penilaian Opini Pengawasan Pelayanan Publik, berlangsung di Ruang Rapat Kantor Ombudsman RI Maluku, Kamis, (16/2/2023).

Dari hasil penilaian itu, Disdukcapil mendapat nilai 81.83, sedangkan Dinas Kesehatan 80.93. Raihan nilai ini setelah kedua OPD itu memenuhi standar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Bupati Kabupaten SBT, Abdul Mukti Keliobas mengaku sangat penting untuk menghargai upaya Ombudsman RI dalam meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik, beberapa langkah yang dapat diambil meliputi digitalisasi, pelatihan, transparansi, partisipasi masyarakat, evaluasi rutin, kode etik, layanan satu pintu, pengukuran kinerja dan kolaborasi. Langkah-langkah ini dapat membantu pemerintah meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik.

“Kami menyampaikan rasa terima kasih kepada Ombudsman RI Maluku yang sudah berusaha membuat penyelenggara pelayanan publik di Kabupaten SBT memenuhi standar yang telah di tetapkan,” kata Mukti.

Menurutnya, upaya meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik adalah bukti pengabdian dan hasil ikhtiar bersama dalam mencapai standar yang telah ditetapkan. Kolaborasi dan kerja sama dalam mencapai tujuan tersebut sangat penting, dan itu mencerminkan komitmen untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

“Ini merupakan bukti pengabdian dan juga hasil ikthiar kita bersama-bersama dalam usaha memenuhi standar yang sudah ada,” ujar Mukti.

Ia menilai, untuk menciptakan pelayanan publik yang prima, sangat penting memiliki instrumen evaluasi yang memungkinkan pengidentifikasian kekurangan dan perbaikan di masa mendatang. Memanfaatkan kekurangan sebagai bahan evaluasi yang konstruktif adalah langkah yang bijak, karena itu akan membantu meningkatkan pelayanan dan respons terhadap kebutuhan masyarakat. Instrumen evaluasi seperti survei kepuasan pelanggan, umpan balik dari masyarakat, pengukuran kinerja, dan audit internal dapat digunakan untuk mengidentifikasi kekurangan. Kemudian, berdasarkan temuan tersebut, pemerintah dapat merancang rencana perbaikan dan tindakan korektif untuk meningkatkan pelayanan publik.

“Untuk mewujudkan pelayanan yang prima, dibutuhkan instrumen khusus dengan menjadikan kekurangan sebagai bahan evaluasi dapat menjadi perbaikan kedepannya,” kata Mukti menilai.

Pendampingan untuk memperbaiki Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, lanjut Mukti, dapat menjadi langkah yang sangat baik. Pendampingan dan bantuan eksternal dapat sangat membantu dalam memastikan bahwa OPD sesuai dengan amanat undang-undang pelayanan publik dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

“Kedepannya kami membutuhkan pendampingan agar dapat memperbaiki OPD yang belum sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,” lanjut Mukti.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Maluku, Hasan Slamat, mengucapkan selamat atas pencapaian Disdukcapil dan Dinkes Kabupaten SBT dalam meraih nilai baik dan mempertahankan kepatuhan zona tinggi. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, dan menunjukkan komitmen serta usaha yang luar biasa. Kesuksesan ini bisa menjadi inspirasi bagi OPD yang lain dan membuktikan bahwa usaha keras selalu membuahkan hasil.

“Saya mengapresiasi kinerja kedua OPD karena berhasil meraih nilai baik dan berada dalam kepatuhan zona tinggi,” kata Hasan.

Di akhir penjelasannya, Hasan menerangkan bila penilaian yang ditujukan untuk mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah langkah yang sangat positif. Ini mencerminkan komitmen untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat, dengan fokus pada pemenuhan standar pelayanan, sarana prasarana, kompetensi penyelenggara layanan, dan pengelolaan pengaduan. Evaluasi ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang area-area yang perlu ditingkatkan dan menjadi dasar untuk perbaikan.

Dengan hasil penilaian yang jelas, pemerintah dapat merumuskan rencana tindakan yang tepat untuk memperbaiki layanan publik. Semakin transparan dan terbuka hasil penilaian ini, semakin besar kemungkinan untuk melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya perbaikan. Selain itu, penilaian yang berkala dapat membantu memantau perkembangan dan memastikan bahwa kualitas pelayanan publik terus ditingkatkan seiring berjalannya waktu.

“Penilaian ini untuk mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dari segi pemenuhan standar pelayanan, sarana prasarana, kompetensi penyelenggara layanan dan pengelolaan pengaduan,” tutup Hasan.

Berikut merupakan hasil penilaian OPD di Seram Bagian Timur :

1. Dinas Kesehatan dengan nilai 80.93

2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan nilai 81.83.

3. Puskesmas Banggoi dengan nilai 55.32.

4. Puskesmas Bula dengan nilai 61.46.

5. Dinas Pendidikan dengan nilai 73.52.

6. Dinas Sosial dengan nilai 74.29.

7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan nilai 70.54.

Pos terkait