Langgur, MalukuPost.com – Presiden RI Joko Widodo menargetkan untuk membuat proyek percontohan (modelling) komoditas rumput laut pada lima lokasi (wilayah) di Indonesia.
Target Persiden tersebut diungkapkan Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KKP) Sakti Wahyu Trenggono dalam keterangan persnya usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (23/6).
Kelima lokasi tersebut diantaranya Buleleng, Wakatobi, Maluku Tenggara (Malra), Rote Ndao di NTT, dan NTB.
Ditetapkannya Malra sebagai salah satu lokasi modelling tersebut disambut baik oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malra.
Kepala Dinas (Kadis) Kelautan dan Perikanan (KKP) setempat Nicodemus Ubro menjelaskan, apa yang disampaikan melalui RPJMD (Visi-Misi Bupati) bahwa sektor unggulan yakni kelautan dan perikanan kini menjadi bukti bahwa pembangunan ekonomi di Malra harus berbasis pada perikanan (laut).
Pernyataan Kadis KP tersebut bukan tanpa lasan, karena karakteristik kabupaten Malra adalah daerah kepulauan (artinya ada laut dan darat), dimana luas laut cukup dominan yaitu diatas 75%.
Sementara untuk luas lokasi budidaya potensial, kurang lebih ada 8.000 hektar yang tersebar di kepulauan Kei Besar maupun Kei Kecil.
Luas didominasi oleh pulau Kei Kecil karena pada lokasi tersebut banyak membentuk selat dan teluk, sehingga itu menjadi kawasan potensial untuk pengembangan budidaya, khususnya rumput laut.
“Dengan situasi tersebut, maka kondisi eksisting kita saat ini yang menjadi tumpuan masyarakat pembudidaya perikanan secara umum dan khususnya pengembangan rumput laut,” kata Ubro di Langgur, Senin (3/7/2023).
Sejak tahun 2020 hingga saat ini, Pemkab Malra (dalam hal ini Bupati Thaher Hanubun dan dinas teknis) bersama Kemenko Marves dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengembangkan Seaweed Estate.
“Seaweed Estate adalah salah satu model (pengembangan) rumput laut di Malra yang dimulai dari hulu sampai hilir. Artinya, bagaimana harus disiapkan masyarakatnya, pembibitannya, pasca panen hingga industri,” bebernya.
Untuk itu, Dinas KP Malra terus berupaya dan mendorong serta memangun kolaborasi dengan berbagai stakeholder.
Selain itu, lanjut Ubro, pihaknya juga membangun komunikasi dengan Dirjen Perikanan Budidaya (Kementerian KKP), UPT pusat yang berada di Ambon serta perguruan tinggi terkait modelling yang akan diterapkan di Malra sebagai suatu proses bisnis secara keseluruhan.
Modelling tersebut diharapkan dapat mengembangkan ekonomi baik di daerah maupun secara nasional.
“Saya juga setelah melakukan komunikasi dan meminta arahan pak Bupati Thaher Hanubun. Dalam waktu dekat saya akan berangkat ke Kementerian untuk berkoordinasi terkait apa itu modelling rumput laut di kabupaten Malra,” jelas Ubro.
Koordinasi tersebut dalam rangka kesiapan (dinas teknis dan pemerintah daerah), harus sinergi dengan pemerintah pusat.
“Tidak lama lagi sudah mulai penyampaian KUA-PPAS di DPRD, sehingga kami harus bergerak cepat agar hal ini dibahas dalam KUA-PPAS tahun 2024. Sehingga apa yang menjadi tangungjawab pemda di tahun 2024 nanti terkait Seaweed Estate sudah disiapkan,” tandas Ubro.
Untuk diketahui, tahun 2024 nanti anggaran sekitar Rp. 30-40 miliar (dari APBN) akan diperoleh Pemkab Malra dalam rangka pengembangan Seaweed Estate (modelling) rumput laut di kabupaten Malra.
