Langgur, MalukuPost.com – Kebijakan peningkatan kualifikasi akademik tenaga guru adalah pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara (Malra) Periode 2018-2023.
Visi-misi tersebut menekankan pada aspek pembangunan sumber daya manusia (sdm), khususnya bidang pendidikan dan kesehatan.
Demikian pernyataan Bupati Malra M. Thaher Hanubun pada pembukaan kegiatan Launching dan Kuliah Perdana Program Penyetaraan Sarjana (S1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan di Langgur, Senin (2/10/2023).
Kegiatan tersebut sebagai tindaklanjut Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu di Ambon.
Bupati mengungkapkan, sebelumnya pada Agustus 2023, sudah mulai dilaksanakan peningkatan kualifikasi skademik bagi 84 (delapan puluh empat) orang bidan bersama Poltekes Kemenkes Makassar serta pendidikan bagi 209 (dua ratus sembilan) tenaga guru oleh Universitas Pattimura Ambon.
Kebijakan ini dilakukan berdasarkan pertimbangan obyektif dimana masih banyak guru di Malra yang belum D4/S1, padahal berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, mewajibkan Guru harus berpendidikan minimal D4/S1.
Inilah yang mendorong pemerintah daerah bergerak lebih cepat sehingga hal-hal yang bersifat administratif dan persyaratan Kompetensi dapat diatasi lebih awal.
Bupati menjelaskan, dari aspek akses dan daya jangkau, Malura adalah wilayah kepulauan dan masuk dalam wilayah terdepan dan terluar, menyebabkan sebagian besar tenaga guru kita mengalami kesulitan untuk melanjutkan pendidikan.
“Kami berusaha meningkatkan pendidikan tenaga guru melalui kemitraan dengan perguruan tinggi khususnya IAIN Ambon,” kata Bupati.
Dukungan konektivitas berupa Jaringan 4G yang sudah menjangkau 86% wilayah Malra, bisa mendukung kelancaran proses pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi, sehingga pada saatnya nanti, peserta pendidikan dapat mengikuti perkuliahan tanpa harus meninggalkan tugas.
Dalam kaitan dengan aspek rekruitmen, lanjut Bupati, bukan hanya tenaga PNS yang ditingkatkan kualifikasi pendidikannya, tetapi juga tenaga guru non ASN yang sudah mengabdi dan terdata dalam DAPODIK.
“Kita berharap setelah mengikuti pendidikan ini, mereka sudah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan fungsional guru, dan bagi sebagian lagi bisa mengikuti seleksi masuk CPNSD dan PPPK guru,” tandasnya.
Kebijakan percepatan peningkatan kualifikasi pendidikan tenaga guru ke jenjang D4/S1 menjadi mutlak untuk segera dilakukan.
Pemerintah Daerah membiayai secara penuh pendidikan ini melalui APBD.
“Kami berharap, IAIN Ambon dapat membantu kami, bukan hanya pendidikan guru semata, namun pendidikan bidang strategis lainnya yang sangat kami perlukan. Saya yakin dan percaya, kapasitas dan kompetensi SDM pengajar yang dimiliki IAIN Ambon dapat mengantarkan ASN Malra menjadi selangkah lebih maju,” pungkas Bupati.
