Langgur, MalukuPost.com – Dunia pendidikan menengah di Maluku Tenggara (Malra) dua pekan lalu dihebohkan dengan aksi pemalangan Kantor Cabang Dinas (Kacab) Dinas Pendidikan Provinsi Maluku.
Dalam berita media ini sebelumnya, kantor yang terletak di Langgur tersebut dipalang oleh sejumlah warga pada Rabu (17 /1/2024).
Pemalangan dilakukan oleh sejumlah warga yang diketahui dari ohoi (desa) Hollat Kecamatan Kei Besar Utara Timur tersebut merupakan buntut dari kekecewaan warga setempat atas ulah dari Kepala Kacab dan Plt Kepala SMA Negeri 9 yang diduga melakukan kejahatan transparan dan bersama-sama.
Mosi tidak percaya warga tersebut lantaran keduanya (Kepala Kacab dan Plt Kepsek SMAN 9 Malra) diaggap secara sepihak telah memindahkan lokasi SMA Negeri 9 Malra yang sebelumnya berlokasi di ohoi Hollat (pulau Kei Besar) ke ohoi Debut Kecamatan Manyeuw (pulau Kei Kecil).
Tidak sampai disitu saja, sejumlah warga dimaksud juga melakukan pemalangan terhadap gedung SMA Negeri 9 Malra yang berlokasi di ohoi Debut.
Setelah kurang lebih dua pekan lamanya polemik terjadi, akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk menempuh jalan penyelesaian (rekonsiliasi).
Rekonsiliasi yang diprakarsai oleh Kepala Ohoi (desa) Langgur Hyronimus Justinus Soak Dumatubun tersebut akhirnya menuai kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.
Kepada media ini di Langgur, tokoh masyarakat ohoi Hollat, Jacob Silubun menjelaskan, rekonsiliasi tersebut sesuai dengan tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat Hollat khususnya terhadap keberadaan SMAN 9 Kabupaten Malra yang ada di Kecamatan Kei Besar Utara Timur tepatnya di ohoi Hollat kepada Dinas Pendidikan Menengah Provinsi Maluku melalui Kacab Malra.
“Kita berharap agar itu bisa ditindak lanjuti,” ujarnya.
Silubun menegaskan, pihaknya minta penyelenggaraan pendidikan di Malra khususnya di Kepulauan Kei dalam hal ini SMAN 9 ini segera dinormalisasikan, agar proses belajar mengajar itu bisa berjalan.
“Hari ini setelah kita tandatangani kesepakatan itu, tokoh masyarakat bersama dengan Cabang Dinas Pendidikan Menengah Atas Malra maka hari ini juga kita buka palang yang ada di depan pintu masuk kantor ini. Kita berharap kantor ini sudah mulai digunakan sebagaimana mestinya,” tambah Silubun.
Terkait gedung sekolah yang sudah dibangun di ohoi Debut telah disepakati bahwa itu adalah gedung milik Dinas Pendidikan Menengah Provinsi Maluku, bukan gedung SMAN 9 Malra.
Selain itu, lanjut Silubun, kedua belah pihak juga bersepakat agar guru-guru yang selama dua pekan ini mereka berada di wilayah ibu kabupaten pasca polemik yang timbulagar segera dikembalikan ke SMAN 9 di Hollat.
“Terkecuali Plt Kepala Sekolah yakni saudara Petrus Paulus Ohoiwutun yang menurut warga masyarakat ohoi Holat diduga sebagai sumber masalah, tidak diperbolehkan kembali ke SMAN 9 Hollat. Guru-guru yang lain dikembalikan agar proses belajar mengajar di SMAN 9 Holat itu segera dilaksanakan,” tandas Silubun..
Jacob Silubun yang juga adalah Anggota DPRD Kota Tual itu meminta Kacab Dinas segera menunjuk Plh Kepsek, agar proses belajar mengajar dapat dilaksanakan dengan baik.
“Kalau terkait kepsek definitif itu kita kembalikan ke pihak Cabang Dinas,” imbuhnya.
Sementara itu, Kacab Dinas Pendidikan setempat Bustam Rengiwur menyatakan, inti dari kesepakatan adalah kedua belah pihak bersama-sama memastikan dan menetapkan satu kesepahaman bahwa SMAN 9 Malra itu letaknya di ohoi Hollat.
Selanjutnya, seluruh guru, pegawai termasuk siswa tetap berada disana (Hollat).
“Sesuai kesepakatan kami, yang keluar itu hanya 3 orang yakni Plt Kepsek, isterinya (guru honor) dan satu tenaga P3K,” kata Kacab.
Terkait Plh Kepsek, dirinya akan menunjuk yang baru untuk memastikan jalannya proses belajar mengajar.
“Setelah ini saya perintahkan staf untuk menyiapkan surat penunjukan Plh Kepsek. Sementara untuk pemenuhan guru, akan kami proses sesuai ketentuan yang berlaku,” tukasnya.
Kacab menegaskan, dirinya telah mengeluarkan surat pada tanggal 26 Januari kepada seluruh guru dan pegawai (kecuali 3 orang tersebut diatas) agar kembali melaksanakan tugas di SMAN 9.
Ketika ditanya tentang mekanisme pembangunan gedung SMAN 9 di Holat sesuai dalam kesepakatan, ia menyebutkan, penyediaan lahan hingga proses pembangunan itu akan dilakukan sesuai dengan peran masing-masing, baik itu kepala ohoi, masyarakat adat maupun pemerintah dalam hal ini Cabang Dinas Pendidikan Menengah Provinsi Maluku di Langgur.
Sementara gedung sekolah yang baru dibangun di ohoi Debut itu adalah milik pemerintah provinsi Maluku. Terkait dengan fungsi dan kegunaannya, sesuai arahan singkat dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku bahwa akan diproses menjadi satuan pendidikan yang baru.
Pejabat Kepala Ohoi Hollat: Permasalahan Utamanya Adalah Kurangnya Koordinasi
Penjabat (Pj) Kepala Ohoi Hollat, Efrem Silubun mengatakan, polemik yang terjadi permasalahan utamanya adalah kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh Plt kepala sekolah dengan pemerintah ohoi baik itu Hollat Atas, Bawah maupun Hoko dan Hollay
“Plt Kepsek SMAN 9 Malra yakni Petrus Ohoiwutun tercatat hanya satu kali melakukan koordinasi. Menurut dia (Plh Kepsek) limit waktunya sudah tidak ada (tinggal dua hari),” ungkap Efrem.
Olehnya itu, dirinya bersyukur karena melalui proses mediasi (rekonsilisasi) proses ini semua keresahan yang kemudian menjadi tuntutan masyarakat sudah terpenuhi oleh Dinas Pendidikan Menengah Provinsi Maluku melalui Cabang Dinas Malra.
“Tanggung jawab kami selaku pemerintah ohoi akan melakukan koordinasi dengan empat kampung tentang penyediaan lahan untuk pembangunan gedung sekolah yang baru,” katanya.
Ia menambahkan, yang menjadi tuntutan utama yakni nomenklatur sekolah (SMAN 9 Malra) tetap di Hollat.
“Nantinya akan ada ruang untuk pengajuan kembali usulan (proposal) untuk pembangunan baru gedung sekolah SMAN 9 Malra. Itu sudah ada dalam pernyataan kesepakatan bersama. Untuk itu, menjadi tanggungjawab kita yakni menyiapkan paling tidak tahun 2025 sudah ada tindak lanjut pembangunan gedung baru SMAN 9 Malra di Holat,” jelas Efrem.
Ditegaskannya, persoalan tentang lahan itu tidak terlalu jadi masalah, intinya ada pada bagaimana adanya koordinasi yang intensi antara kepala sekolah dengan pihak-pihak terutama empat kepala ohoi teristimewa Hollat Atas sebagai ohoi Orangkai.
“Andai saja koordinasi yang dilakukan oleh Plh Kepsek itu terus-menerus saya kira tidak akan jadi seperti ini, karena sebenarnya ada lahan-lahan. Kami akan berkoordinasi dan memastikan kembali dengan melibatkan pemerintah ohoi, kabupaten maupun provinsi untuk menyelesaikan masalah lahan ini. agar sebelum Oktober semuanya sudah clear,” pungkasnya.
