Debat Publik Sebagai Pendidikan Politik Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih

96f151b7 c764 429b afac 29aec9bc54f4
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) Basuki Rahmat Oat. (foto: tangkapan layar).

Jakarta, MalukuPost.com – Pelaksanaan debat publik kedua ini dimaknai sebagai pendidikan politik dalam rangka peningkatan partisipasi pemilih pada tanggal 27 November 2024

Hal itu disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) Basuki Rahmat Oat, saat menyampaikan arahan pembuka, kegiatan Debat Publik Kedua Calon Bupati dan Wakil Bupati Malra Tahun 2024 di Jakarta, Jumat (15/11/2024).

Pada debat publik kedua yang disiarkan langsung oleh TvOne ini, hanya diikuti oleh dua paslon, nomor urut 2 Djamaludin Kudubun-Wilibrordus Lefteuw dan nomor urut 3, Muhamad Thaher Hanubun-Charlos Viali Rahantoknam.

Sementara paslon dengan nomor urut 1, Martinus Sergius Ulukyanan-Ahmad Yani Rahawarin, tidak menghadiri debat.

Basuki menjelaskan, kegiatan ini juga adalah bagian dari metode kampanye yang difasilitasi oleh KPU Malra.

“Kita semua berharap bahwa apa-apa yang disampaikan pasangan calon (paslon) merupakan visi, misi dan program yang disampaikan kepada masyarakat secara informatif kepada para pemilih yang ada di Malra,” kata Basuki.

Dalam momentum ini, hal-hal yang disampaikan oleh masing-masing paslon dalam debat ini secara argumentatif dapat dipertanggungjawabkan.

Sehingga masyarakat Malra dapat menyelami isi kepala, mengetahui secara baik ide, gagasan masing-masing paslon terkait proyeksi Malra untuk lima tahun kedepan.

Menurut Basuki, debat publik bukan semata bagian dari pelaksanaan kampanye, melainkan sebagai catatan/pengingat khusus bagi masyarakat.

“KPU Malra menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan debat publik kedua ini,” tandas Basuki.

Debat publik kedua ini digelar dengan mengusung tema pembangunan ekonomi hijau berbasis lingkungan hidup dengan memperhatikan pertumbuhan UMKM dan industri kreatif lokal, pengentasan kemiskinan serta konektifitas wilayah dengan optimalisasi keuangan daerah.

Pos terkait