Langgur, MalukuPost.com – Pemuda Katolik Komisariat Cabang Maluku Tenggara (Komcab Malra) menyampaikan kritik tajam terhadap kinerja pihak Polres setempat dalam menangani konflik yang terus berulang di kawasan Landmark.
Kritik ini muncul pasca insiden bentrokan antar kelompok pemuda di Malra yang terjadi pada Minggu (16/3/2025) dini hari.
Diketahui, konflik komunal yang sering terjadi berulang kali ini, menyebabkan 14 warga dan anggota Polres Malra terluka.
Korban luka-luka dari warga berjumlah 5 orang dan 2 orang lainnya meninggal dunia. Sementara korban luka dari anggota Polres Malra berjumlah 9 orang.
Dalam rilis pers yang diterima media ini, Pemuda Katolik mengungkapkan keprihatinan mereka mendalam terhadap lemahnya sistem kerja kepolisian dalam meredam konflik.
Mereka menilai bahwa Kapolres Malra tidak menunjukkan niat dan kemampuan yang cukup dalam menangani permasalahan ini.
“Kami menyampaikan belasungkawa dan duka cita yang mendalam tidak hanya kepada keluarga korban, tetapi juga terhadap matinya cara kerja kepolisian dalam menangani konflik di Landmark Kota Langgur. Polisi seakan tidak memahami langkah-langkah yang tepat dalam menangani situasi ini, sehingga masyarakat dan bahkan anggota kepolisian sendiri menjadi korban,” ujar Meilany F. Tanlain, Ketua Pemuda Katolik setempat.
Tanlain mengatakan, pihaknya juga mempertanyakan efektivitas kerja intelijen dan reserse kriminal dalam mengidentifikasi dan menindak para provokator yang diduga menjadi aktor di balik konflik.
Mereka menilai bahwa kelalaian kepolisian dalam mengambil tindakan preventif berpotensi memperparah kondisi keamanan di wilayah tersebut.
Selain itu, kritik juga diarahkan kepada Kapolres Malra AKBP Frans Duma yang dinilai jarang turun langsung ke lokasi saat terjadi konflik, berbeda dengan pendahulu-pendahulunya yang lebih aktif di lapangan.
“Pemimpin harus mendengar langsung dari masyarakat, turun ke lapangan, bertemu dengan tokoh-tokoh pemuda, dan melakukan pendekatan persuasif. Jangan hanya menerima laporan dari balik meja di ruangan ber-AC,” sesal Tanlain.
Lebih lanjut Tanlain mengatakan, dalam upaya mencari solusi, Pemuda Katolik mendesak Polres Malra untuk bertindak tegas dalam menindak pelaku kekerasan, termasuk melakukan razia dan penyitaan senjata tajam di sekolah-sekolah serta wilayah yang dianggap rawan konflik.
Mereka juga menekankan pentingnya koordinasi antara Polres Malra, Pemerintah Daerah Maluku Tenggara, dan Dewan Adat untuk menginisiasi dialog perdamaian demi mengakhiri konflik yang terus berulang.
“Kami berharap aparat keamanan segera bertindak tegas terhadap para pelaku kekerasan, menangkap otak intelektual yang selama ini diduga mengorganisir konflik, dan melakukan upaya nyata untuk menciptakan perdamaian di daerah ini,” tegas Tanlain
.
Di tengah ketegangan ini, Pemuda Katolik juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), terlebih dalam suasana keagamaan saat ini, dimana umat Kristiani tengah memasuki masa Prapaskah dan umat Muslim menjalankan ibadah puasa.
“Kita harus mengedepankan sikap toleransi dan saling menghargai,” ujar Tanlain.
Dengan meningkatnya desakan dari berbagai pihak, diharapkan aparat kepolisian dan pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk mencegah eskalasi konflik lebih lanjut di wilayah Landmark.
