AMBON, MalukuPost.com – Narasi fitnah dan serangan personal di ruang digital terhadap Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dinilai mulai berhadapan langsung dengan fakta lapangan serta capaian kerja pemerintahan yang kini berjalan.
Pandangan itu disampaikan Dr. Hobarth Williams Soselisa, S.Sos., M.Si, dalam opini bertajuk Ketika Fitnah Dipaksa Berhadapan dengan Fakta, yang menyoroti dinamika ruang publik Maluku beberapa bulan terakhir.
Menurut Hobarth, selama ini serangan terhadap gubernur banyak dimainkan melalui akun anonim di media sosial dengan menyebarkan tudingan, provokasi, hingga narasi bernuansa SARA. Namun dalam dua pekan terakhir, situasi mulai berubah ketika sejumlah pihak yang diduga menyebarkan fitnah mulai dimintai pertanggungjawaban oleh aparat penegak hukum.
“Ruang digital bukan wilayah tanpa batas. Kebebasan berpendapat tidak sama dengan kebebasan menghina, memfitnah, atau memecah belah masyarakat,” ujarnya, Jumat (24/4/2026).
Ia menilai, di tengah serangan tersebut, Hendrik Lewerissa justru memilih fokus bekerja dan menjawab kritik dengan langkah konkret. Sejumlah agenda strategis pemerintah daerah disebut terus berjalan, mulai dari penguatan layanan dasar, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, hingga perencanaan pembangunan daerah.
Hobarth juga menyoroti pelaksanaan Musrenbang 2026 yang dipimpin langsung gubernur sebagai bukti komitmen mempercepat pembangunan di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Selain itu, perhatian terhadap ketahanan pangan, pengembangan pangan lokal, serta hilirisasi komoditas pertanian dinilai menunjukkan arah kebijakan yang menyentuh kepentingan masyarakat kecil, terutama petani dan nelayan.
“Ketika sebagian orang sibuk membangun narasi kebencian, pemerintah justru bekerja menyiapkan program,” katanya.
Dalam opininya, Hobarth turut mengkritik pihak-pihak yang mengatasnamakan intelektual namun dianggap membiarkan atau membenarkan praktik fitnah atas nama kebebasan berekspresi. Menurut dia, kaum intelektual seharusnya berpijak pada data, argumentasi, dan etika publik.
Ia menegaskan kritik terhadap pemerintah adalah hal wajar dalam demokrasi, namun harus disampaikan secara objektif dan tidak menjurus pada pembunuhan karakter maupun isu identitas.
Lebih jauh, Hobarth mengajak seluruh masyarakat Maluku menjaga ruang publik tetap sehat dan menjauhi budaya fitnah yang dapat merusak persaudaraan di daerah yang memiliki sejarah sensitif terhadap konflik sosial.
“Masyarakat perlu memilih berdiri bersama fakta dan kebenaran, bukan terus memelihara kebohongan,” tandasnya.
