Langgur, MalukuPost.com – Forum Konsultasi Publik merupakan tahapan krusial dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Forum ini bukan sekadar formalitas, tetapi harus menjadi ruang diskusi yang hidup untuk memperkuat isi Rancangan Awal RKPD Tahun 2026.
Hal itu disampaikan Bupati Maluku Tenggara, Muhammad Thaher Hanubun, saat membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2026 di Aula Kantor Bupati, Senin (28/4/2025).
Bupati menjelaskan bahwa RKPD 2026 merupakan tahun kedua dalam periode pembangunan 2025–2029. Karena itu, arah kebijakan daerah harus Menjabarkan visi, misi, dan janji kampanye kepala daerah; serta Sinkron dengan agenda nasional ASTA CITA Presiden
“Program harus fokus, berdampak langsung, dan bukan hanya menghabiskan anggaran tanpa hasil nyata,” tegas Thaher.
Thaher menekankan bahwa perencanaan program harus berbasis data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Contohnya, program air bersih dan sanitasi harus benar-benar menyasar masyarakat yang rentan stunting atau miskin ekstrem.
Ia mengingatkan, hasil audit BPKP menunjukkan banyak program penanggulangan kemiskinan tidak efektif karena Tidak sinkron antara perencanaan dan alokasi anggaran, Belanja pegawai lebih dominan daripada belanja publik, Lokasi kegiatan tidak tepat sasaran, dan Kinerja pelaporan masih lemah.
Penanggulangan kemiskinan ke depan harus diarahkan pada penguatan pemberdayaan masyarakat di sektor potensial seperti perikanan, pertanian, industri, koperasi, dan UMKM.
“Masyarakat miskin yang memiliki potensi harus direkrut, dibina, dan didorong akses ke modal serta pasar,” jelas Bupati.
Thaher menekankan pentingnya kolaborasi antar-perangkat daerah dalam setiap perencanaan program.
Menurutnya, seluruh OPD harus memahami peran dan kontribusinya masing-masing untuk menyelesaikan persoalan daerah, termasuk stunting dan kemiskinan.
“Kalau sinergi dan kekompakan antar-OPD kuat, pembangunan daerah akan lebih efektif dan efisien, walau dengan keterbatasan anggaran,” tutupnya.
