Ambon, MalukuPost.com – Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), Stepanus Layanan, mewakili seluruh DPRD se-Provinsi Maluku dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku.
Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Maluku, Ambon, Selasa (27/5/2025), dan menjadi bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas serta transparansi pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Maluku.
Dalam sambutannya, Stepanus Layanan menekankan pentingnya pengelolaan keuangan daerah secara profesional dan bertanggung jawab, mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki.
“Keuangan daerah adalah sumber daya yang sangat terbatas dan harus dikelola secara optimal untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Layanan juga menyampaikan apresiasi atas sinergi antara BPK dan Pemerintah Daerah, khususnya Kabupaten Malra, dalam proses pemeriksaan keuangan daerah. Ia menegaskan pentingnya menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan BPK hingga tuntas.
“Kami berharap semua rekomendasi yang disampaikan oleh BPK dapat ditindaklanjuti sampai pada tingkat maksimal,” tambahnya.
Menurutnya, BPK telah menemukan sejumlah kelemahan dalam sistem pengendalian intern serta ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan tahun anggaran 2024.
Meski begitu, ia optimistis bahwa rekomendasi tersebut dapat menjadi pijakan penting dalam memperbaiki sistem keuangan daerah ke depan.
Layanan menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Malra berkomitmen untuk menggunakan hasil pemeriksaan BPK sebagai dasar penyusunan kebijakan di masa mendatang.
“Kami juga memohon dukungan dari BPK Provinsi untuk dapat meluangkan waktu berdiskusi bersama pemerintah daerah dalam menggali masukan lebih lanjut,” pintanya.
Ia berharap penyerahan LHP ini tidak hanya memperkuat tata kelola keuangan di Kabupaten Malra, tetapi juga mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas di seluruh wilayah Provinsi Maluku.
