Kendari, MalukuPost.com – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah, yang berlangsung di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa (26/8/2025).
Malam harinya, Gubernur menghadiri Gala Dinner yang digelar di halaman kediaman Gubernur Sultra, bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, para Gubernur, Bupati, Wali Kota dari seluruh Indonesia.
Di sela acara, Gubernur Lewerissa tampak berbincang serius dengan Mendagri. Senyum optimis yang mengiringi percakapan itu menandakan bahwa dialog tersebut bukan sekadar diplomasi formal, melainkan ikhtiar nyata membuka jalan bagi lahirnya kebijakan strategis yang berpihak pada Maluku.
Usai jamuan, Gubernur menyempatkan diri bertemu Paguyuban Masyarakat Maluku di Sulawesi Tenggara, dalam suasana penuh kehangatan. Pertemuan ini juga dihadiri Ketua DPRD Maluku, sejumlah anggota DPRD Provinsi, serta Wakil Bupati Maluku Barat Daya.
“Beta merasa luar biasa bersukacita bisa bertemu langsung dengan Basudara semua di rantau ini. Malam ini adalah kesempatan yang penuh berkat,” ujar Gubernur dengan nada haru.
Dalam dialog itu, Lewerissa mengingatkan bahwa meski Maluku dianugerahi sumber daya alam melimpah, provinsi ini masih berada di deretan termiskin di Indonesia. “Sampai hari ini sudah masuk 6 bulan, 6 hari Beta menjadi Gubernur. Masih banyak pekerjaan yang harus kita lakukan. Perlahan-lahan Katong harus benahi satu per satu,” tegasnya.
Ia menegaskan, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan diaspora Maluku sangat penting, baik melalui ide, jejaring, maupun semangat kebersamaan. Apalagi hubungan emosional Maluku dan Sulawesi Tenggara sudah terjalin sejak lama.
Di forum itu, Gubernur juga mengangkat isu penting, perlunya Undang-Undang Provinsi Kepulauan. Menurutnya, saat ini pemerintah pusat masih memperlakukan provinsi kepulauan sama dengan provinsi daratan, padahal tantangan geografisnya berbeda jauh.
“Beta sudah bicara dengan Gubernur Sultra. Beta menawarkan diri menjadi Ketua Forum Kerja Sama Provinsi Kepulauan untuk memperjuangkan UU Provinsi Kepulauan yang sampai saat ini masih bergulir di DPR RI,” jelasnya.
Jika UU tersebut disahkan, maka distribusi anggaran pusat tidak lagi semata-mata berdasarkan luas daratan dan jumlah penduduk, tetapi memperhitungkan kondisi kepulauan yang menuntut biaya jauh lebih besar. “Dengan begitu, perhatian lebih akan diberikan, termasuk untuk Maluku,” tambahnya.
Gubernur Lewerissa juga menitipkan pesan penting, membangun Maluku bukan hanya soal infrastruktur, melainkan juga membangun hubungan sosial yang damai.
“Kita bisa bangun jalan, jembatan, atau gedung. Tapi kalau gagal membangun hubungan Basudara, percuma. Konflik hanya membuat semua jadi abu dan arang. Tidak ada yang menang, semua rugi,” ungkapnya.
Ia meminta masyarakat Maluku di rantau untuk terus menyuarakan pesan damai melalui media sosial dan pergaulan sehari-hari. “Mari Katong kampanyekan hidup rukun, sejuk, penuh persaudaraan melalui media sosial, IG, FB, dan lain sebagainya. Ini lebih penting dari sekadar proyek pembangunan,” tandasnya.
Gubernur juga berpesan agar warga Maluku diaspora tetap menjadi pribadi yang taat hukum, menghormati adat budaya setempat, dan bekerja dengan sungguh-sungguh. “Dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jangan lupa kalau ada waktu, pulang Ka Kampong. Maluku su maju, mari sama-sama kita bangun,” katanya.
Pertemuan malam itu meneguhkan kembali semangat kolektivitas orang Maluku, baik yang ada di tanah kelahiran maupun di rantau. Dari Kendari, pesan Gubernur Lewerissa bergema: Maluku harus bangkit dengan persatuan, perjuangan, dan semangat damai yang tak pernah padam.
