Ambon, MalukuPost.com – Suara lantang massa aksi menggema di halaman Kantor DPRD Maluku, Kamis (4/9/2025). Ratusan aktivis yang tergabung dalam Mimbar Koalisi LSM se-Maluku untuk Indonesia menggelar demonstrasi menyoroti berbagai persoalan serius yang melilit Maluku.
Mereka tidak sekadar datang untuk berteriak, tetapi membawa daftar panjang persoalan lokal yang selama ini dianggap diabaikan. Mulai dari tambang ilegal yang merusak lingkungan, pendidikan yang kian terpuruk, konflik sosial yang tak kunjung selesai, hingga nasib guru honorer yang dirumahkan.
Dalam orasinya, Riski Rumadan, menuding DPRD Maluku gagal menjalankan fungsi pengawasan.
“Banyak konflik terjadi di Maluku. Tambang tanpa izin terus beroperasi. Kebijakan nasional justru merugikan daerah. Maluku tetap menjadi provinsi termiskin di Indonesia, tetapi wakil rakyat kita hanya diam. Mereka lebih sibuk mengurus kepentingan politik daripada kepentingan rakyat,” serunya dengan nada tinggi di hadapan pimpinan dan anggota DPRD.
Koalisi menilai, DPRD telah kehilangan kepekaan terhadap penderitaan masyarakat. Mereka mengingatkan bahwa DPRD seharusnya menjadi benteng terakhir kepentingan rakyat, bukan sekadar pelengkap kebijakan pusat.
Lewat mimbar aksi, Koalisi LSM se-Maluku membacakan sejumlah rekomendasi politik yang harus segera diputuskan DPRD, antara lain:
Mendesak pencopotan Kapolri, Menteri Keuangan, dan Menteri Kelautan dan Perikanan yang dianggap gagal melindungi kepentingan rakyat, khususnya di Maluku.
Menuntut Pemprov Maluku segera menyelesaikan persoalan guru honorer yang telah dirumahkan agar hak-hak mereka dipulihkan.
Mengevaluasi seluruh pengusaha tambang dan sektor perikanan yang tidak ramah lingkungan, serta menutup aktivitas pertambangan ilegal yang merusak alam dan memicu konflik.
Mendesak Kapolda Maluku menindaklanjuti praktek ilegal yang menyeret oknum anggota kepolisian seperti persoalan minyak ilegal, tambang emas, hingga batu sinabar.
Menegaskan agar DPRD mengawal kebijakan nasional agar berpihak kepada Maluku, terutama terkait pemerataan pembangunan, pengelolaan sumber daya alam, dan peningkatan mutu pendidikan.
Dalam kesempatan itu, orator juga menyinggung soal kesenjangan antara pusat dan daerah. Menurut mereka, kebijakan nasional tidak pernah sungguh-sungguh mengakomodir kepentingan Maluku.
“Selama ini, kepentingan Maluku hanya menjadi catatan kaki dalam kebijakan nasional. Tidak ada langkah nyata untuk mengangkat daerah ini keluar dari kemiskinan. Undang-Undang Provinsi Kepulauan sudah bertahun-tahun diperjuangkan, tapi sampai sekarang tidak disahkan,” ujar orator.
Meski suara lantang dan kritik keras terus disuarakan, massa aksi menegaskan bahwa gerakan ini bukan sekadar perlawanan, melainkan sebuah peringatan keras kepada DPRD agar lebih berpihak kepada rakyat Maluku.
“Rekomendasi politik ini adalah suara rakyat. Jangan biarkan Maluku terus berada di urutan terbawah kemiskinan nasional. DPRD harus membuktikan diri berdiri di garis depan bersama rakyat,” tegas mereka menutup orasi.
Sampai berita ini dipublikasikan, aksi demonstrasi masih berlangsung di depan Kantor DPRD Maluku. Aparat keamanan dari TNI dan Polri tampak berjaga ketat, mengantisipasi potensi gesekan di lapangan.
