AMBON, MalukuPost.com – Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Panca Karya Maluku dinilai memiliki peluang besar menjadi penggerak baru Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika arah penyelarasan modal difokuskan pada penguatan sektor logistik maritim dan layanan rantai dingin (cold chain).
Pandangan tersebut disampaikan akademisi dan pengamat kebijakan publik, Dr. Hobarth Williams Soselisa, melalui kajiannya bertajuk “Ketika Modal Mencari Pelabuhan: Jalan Perumda Panca Karya Menjadi Mesin PAD Maluku.”
Menurut Soselisa, Perumda Panca Karya saat ini ibarat kapal yang memiliki lautan luas untuk berlayar, namun masih membutuhkan arah bisnis yang lebih fokus agar mampu berkembang menjadi BUMD produktif dan menghasilkan keuntungan nyata bagi daerah.
Ia menegaskan, kebutuhan dana penyelarasan modal dari Pemerintah Provinsi Maluku tidak seharusnya dipandang sebagai tambahan beban anggaran semata, melainkan sebagai langkah strategis membangun mesin usaha daerah yang sehat dan berkelanjutan.
“Maluku membutuhkan BUMD yang tidak hanya hidup secara administratif, tetapi benar-benar produktif dan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah,” ujar Soselisa, Selasa (12/5/2026).
Ia menjelaskan, fondasi hukum penguatan modal sebenarnya telah tersedia melalui Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 15 Tahun 2022 tentang penyertaan modal daerah. Bahkan pada 2023, DPRD Maluku kembali menetapkan tambahan penyertaan modal sebesar Rp3 miliar bagi Perumda Panca Karya.
Dari sisi kinerja, arah pemulihan perusahaan juga mulai terlihat. Dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2026, Perumda Panca Karya menargetkan laba sebelum pajak sebesar Rp4,04 miliar, dengan kontribusi terhadap PAD Maluku mencapai Rp1,66 miliar setelah pajak.
Meski demikian, Soselisa menilai target tersebut hanya akan tercapai jika perusahaan mampu menentukan sektor usaha yang paling cepat menghasilkan arus kas dan memiliki dampak nyata terhadap ekonomi kepulauan.
Ia menyebut sektor logistik pelayaran menjadi pilihan paling realistis dan strategis untuk dijadikan lokomotif utama usaha Perumda Panca Karya.
Hal itu dinilai sejalan dengan karakter geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan yang sangat bergantung pada konektivitas distribusi barang, kendaraan, dan mobilitas masyarakat antarpulau
Menurutnya, pengembangan layanan Refrigerated Container pada armada KMP Bahtera Nusantara 02 menjadi peluang besar karena tidak hanya melayani distribusi barang, tetapi juga menjaga kualitas komoditas seperti hasil perikanan, hasil kebun, dan kebutuhan pangan yang sensitif terhadap waktu.
“Kapal tidak sekadar mengangkut barang, tetapi juga menjaga umur ekonominya. Di situlah nilai tambah bisnis ini bagi Maluku,” jelasnya.
Ia menambahkan, hingga akhir Maret 2026 ditargetkan sembilan armada feri milik Perumda Panca Karya dapat beroperasi penuh. Kondisi itu dianggap menjadi modal awal penting untuk membangun ekosistem logistik antarpulau yang lebih stabil dan terintegrasi.
Sementara itu, pengelolaan aset seperti Islamic Center maupun Christian Centre tetap dinilai penting, namun lebih tepat diposisikan sebagai sumber pendapatan pendukung, bukan mesin utama pertumbuhan perusahaan.
Soselisa juga menyoroti pentingnya tata kelola berbasis capaian kinerja. Ia mengusulkan agar penyelarasan modal dilakukan secara bertahap berdasarkan milestone, mulai dari peningkatan armada aktif, kepastian jadwal pelayaran, kontrak logistik, hingga stabilitas pendapatan dan kenaikan setoran PAD.
“Perumda harus berhenti menjadi kapal yang menunggu muatan di dermaga, dan mulai menjadi kapal yang sudah mengantongi pesanan sebelum layar dibentangkan,” katanya.
Ia menilai pendekatan tersebut akan membantu menjaga disiplin investasi publik sekaligus mendorong Perumda bekerja dengan logika korporasi yang sehat dan terukur.
Pada akhirnya, kata Soselisa, jika dana penyelarasan modal diarahkan secara tepat pada sektor logistik maritim dan cold chain berbasis armada eksisting, maka peluang meningkatkan PAD Maluku akan lebih cepat, nyata, dan sesuai dengan kebutuhan ekonomi daerah kepulauan.
