AMBON, Maluku Post – Percepatan penurunan angka stunting di Kota Ambon memasuki tahap koordinasi strategis antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri menggelar konsultasi khusus secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa (12/5/2026) pukul 16.00 WIB.
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut permohonan audiensi Kepala Bappeda Litbang Kota Ambon melalui surat Nomor 000.7/35.1/Bappeda Litbang/2026 tertanggal 7 Mei 2026, guna memperoleh arahan teknis dan kebijakan dari pemerintah pusat.
Forum ini diikuti Sekretariat Wakil Presiden, Kemendagri, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Kesehatan, dan jajaran perangkat daerah Kota Ambon. Undangan resmi bernomor 100.3.6.7/2552/BPD tertanggal 8 Mei 2026 menjadi dasar pelaksanaan rapat lintas sektor tersebut.
Dari Pemerintah Kota Ambon hadir Kepala Bappeda Litbang Enrico Matitaputty, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Welly Patty, Kepala Dinas PUPR Melianus Latuihamallo, Kepala Disperkim Ivonny Alexandra Wilhelmina Latuputty, Kepala Dinas Sosial Wendy Pelupessy, Kepala DP3MD Megy Lekatompessy, Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, serta Kepala Satpol PP Kota Ambon. Ketua Tim Pembina Posyandu Kota Ambon Lisa Watimena turut memaparkan kondisi pelaksanaan di lapangan.
Lisa Watimena menjelaskan rangkaian koordinasi sebelumnya telah dilakukan di Ambon bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting sebelum forum daring ini berlangsung.
“Kami sudah melakukan diskusi awal di Ambon bersama Bu Dita. Hari ini kami hadir langsung dalam forum ini untuk mendapatkan arahan terkait percepatan, termasuk teknis pelayanan Posyandu,” ujarnya.
Ia juga memberi ruang kepada Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Ambon, Riko, untuk memaparkan teknis pelaksanaan dan tantangan lapangan.
Perwakilan pemerintah pusat menjelaskan penanganan stunting melibatkan banyak sektor. Dinas PUPR dan Perkim berkaitan dengan air bersih dan sanitasi, Dinas Sosial pada perlindungan keluarga miskin, DP3MD pada penguatan kader, Dinas Kesehatan pada pemantauan gizi, dan Satpol PP pada dukungan pengawasan lingkungan.
Posyandu disebut sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan program di tingkat masyarakat. Pemerintah pusat juga menyiapkan panduan teknis dan standar operasional untuk memperkuat pelaksanaan di daerah.
Kepala Bappeda Litbang Kota Ambon, Enrico Matitaputty, mengarahkan agar perencanaan dan anggaran daerah disesuaikan dengan prioritas penurunan stunting. Seluruh perangkat daerah menyatakan kesiapan menyelaraskan program kerja tahun berjalan.
Hasil pertemuan meliputi penyusunan rencana aksi daerah, pembagian tugas antar-instansi, penguatan data terpadu, dan pendampingan dari pemerintah pusat sebagai dasar pelaksanaan program penurunan stunting di Kota Ambon.
