AMBON, Maluku Post – Pemerintah Kota Ambon melaksanakan pelatihan pendataan digitalisasi bantuan sosial (bansos) bagi 650 agen, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Ambon.
Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, mengatakan pelatihan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pendataan penerima bantuan sosial agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Hari ini kita melakukan pelatihan kepada agen-agen yang akan melaksanakan tanggung jawab mendata penerima bantuan sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Wattimena di Ruang Rapat Vlissingen, Balai Kota Ambon, Selasa (12/5/2026).
Kegiatan tersebut berlangsung selama dua hari. Hari pertama diisi dengan bimbingan teknis, sementara hari kedua dilanjutkan dengan simulasi pelaksanaan pendataan di lapangan.
Wattimena menilai keberadaan 650 agen yang telah dilatih dapat mengurangi kesalahan penyaluran bantuan yang selama ini masih terjadi di masyarakat. Keluhan terkait ketidaktepatan sasaran penerima bantuan menjadi salah satu persoalan yang ingin diperbaiki melalui sistem pendataan digital.
“Persoalan bansos selama ini adalah penerima yang tidak tepat, sementara yang kita inginkan diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, terintegrasi dengan data kependudukan. Tadi sudah simulasi, saya lihat sudah sulit untuk ditukar,” ujarnya.
Ia berharap hasil pelatihan ini menghasilkan data penerima bantuan sosial yang lebih valid sehingga penyaluran bantuan di lapangan dapat berjalan sesuai ketentuan dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Harapannya ke depan kita memiliki data yang valid tentang penerima bansos sehingga bantuan sosial maupun bantuan lainnya tepat sasaran,” katanya.
Plt. Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah, Cahyono Tri Birowo, menjelaskan program digitalisasi bantuan sosial mengubah pendekatan penyaluran dari berbasis program menjadi berbasis kebutuhan per individu.
Strategi tersebut didukung pemanfaatan data lintas sektor, seperti data penggunaan listrik, pendapatan, hingga kondisi kesehatan warga yang terintegrasi secara sistematis.
“Dengan pemanfaatan data lintas sektoral, setiap warga memiliki karakteristik data yang khas. Jika data diperoleh melalui sistem terotomasi, karakteristik penerima bantuan dapat ditentukan lebih akurat,” ujarnya.
Ia menambahkan pelatihan ini diharapkan meningkatkan kualitas kerja para agen melalui penggunaan Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang terintegrasi dengan digital public infrastructure, identitas digital, pertukaran data digital, dan sistem pembayaran digital.
