Dr. Hobarth Williams Soselisa, S.Sos.,M.Si
Ada momen dalam sejarah sebuah bangsa ketika tekanan dari berbagai penjuru justru membuktikan betapa tangguhnya fondasi negara itu berdiri. Indonesia baru saja melewati salah satu momen bersejarah tersebut — dan dunia menjadi saksinya.
Selama kurang lebih 40 hari, Indonesia menghadapi badai serangan yang datang secara bersamaan dan sistematis. Dari Barat, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif resiprokal sebesar 32 persen terhadap seluruh produk ekspor Indonesia — hantaman langsung ke jantung industri nasional yang menopang jutaan tenaga kerja di sektor tekstil, alas kaki, dan komoditas perkebunan. Bank Dunia dalam laporan Indonesia Economic Prospects edisi Juni 2026 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 5 persen, sementara Rupiah sempat menyentuh titik psikologis Rp18.000 per dolar AS. Konflik geopolitik di Timur Tengah memperparah ketidakpastian global, sementara laporan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menempatkan Indonesia sebagai salah satu dari lima negara yang paling sering menjadi sasaran serangan siber di tingkat global — mulai dari ransomware, phishing, hingga Distributed Denial of Service (DDoS) yang mengincar infrastruktur pemerintahan dan sektor bisnis strategis nasional.
Namun di ujung badai itu, Merah Putih masih berkibar. Indonesia masih berdiri kokoh.
Resiliensi Negara di Tengah Guncangan Global.
Para ilmuwan politik dan ekonom pembangunan telah lama mendiskusikan konsep state resilience — kemampuan negara untuk bertahan, beradaptasi, dan bahkan tumbuh di tengah tekanan eksternal yang masif. Francis Fukuyama dalam Political Order and Political Decay (2014) menegaskan bahwa negara yang kuat bukan diukur dari absennya krisis, melainkan dari kapasitas institusionalnya dalam merespons krisis secara efektif. Dalam konteks inilah respons Indonesia selama 40 hari pengepungan itu perlu dibaca secara jernih dan akademis.
Ketika ancaman tarif dari Washington tiba, pemerintah memilih jalur negosiasi yang terukur, bukan konfrontasi yang membakar. Joseph Nye Jr. menyebut pendekatan semacam ini sebagai manifestasi smart power — perpaduan antara hard power dan soft power yang digunakan secara strategis sesuai konteks. Indonesia menolak terjebak dalam perang dagang yang hanya merugikan rakyat, sekaligus menolak tampil lemah di hadapan komunitas internasional. Pemerintah memperkuat ketahanan pangan nasional, menjaga stabilitas pasokan kebutuhan dasar, dan Rupiah yang sempat tertekan perlahan menguat kembali berkat konsistensi kebijakan stabilisasi Bank Indonesia. Ini adalah bukti nyata bahwa kapasitas institusional Indonesia tidak runtuh di bawah tekanan.
Perang Senyap Melawan Oligarki.
Namun dari semua tantangan itu, ada satu pertarungan yang lebih dalam, lebih senyap, namun paling menentukan arah masa depan bangsa: perang struktural melawan oligarki.
Jeffrey Winters dalam Oligarchy (2011) mendefinisikan oligarki sebagai kelompok individu yang menggunakan kekayaan material secara langsung untuk mempertahankan atau memperluas kekayaan dan kekuasaan mereka. Indonesia, menurut Winters, adalah salah satu contoh paling nyata dari ruling oligarchy di Asia Tenggara — di mana elite ekonomi dan elite politik saling mengunci kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam. Richard Robison dan Vedi Hadiz dalam Reorganising Power in Indonesia (2004) juga menunjukkan bagaimana reformasi 1998 tidak benar-benar meruntuhkan oligarki lama, melainkan hanya mereorganisasi dan mendistribusikannya ke dalam wajah baru demokrasi elektoral.
Realitas ini termanifestasi secara nyata: selama berpuluh tahun, kekayaan alam Indonesia yang luar biasa — nikel di Sulawesi, emas di Papua, hasil laut di Maluku, minyak sawit di Kalimantan dan Sumatera — dikelola dalam kerangka yang tidak adil. Para ekonom menyebut ini sebagai resource curse dalam wajah lokalnya: negara kaya sumber daya, namun rakyatnya miskin secara struktural. Yang lebih memprihatinkan, generasi muda dan mahasiswa kerap dijadikan instrumen mobilisasi — dibakar emosinya oleh narasi yang sesungguhnya dirancang untuk melindungi kepentingan oligarki yang bersembunyi di balik layar. Antonio Gramsci menyebut mekanisme ini sebagai hegemoni — yakni cara kelompok dominan mempertahankan kekuasaan bukan hanya melalui paksaan, melainkan melalui pembentukan kesadaran publik yang menguntungkan mereka.
Prabowonomics dan Kedaulatan Sumber Daya.
Kini, paradigma itu mulai digugat secara serius dan terstruktur. Melalui apa yang mulai dikenal sebagai Prabowonomics, pemerintah mengambil langkah struktural menantang status quo. Pembentukan Danantara sebagai badan pengelola aset negara senilai USD 980 miliar — setara lebih dari Rp15.000 triliun — menjadi instrumen transformatif untuk mengembalikan kendali sumber daya nasional ke tangan negara dan rakyat. Dalam perspektif ekonomi kelembagaan Daron Acemoglu dan James Robinson dalam Why Nations Fail (2012), perbedaan antara negara yang makmur dan yang stagnan terletak pada kualitas institusi: apakah institusi bersifat extraktif — hanya menguntungkan elite — atau inklusif — membuka akses dan peluang bagi seluruh warga. Danantara, jika dijalankan dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel, adalah langkah konkret menuju institusi yang inklusif.
Prinsip yang ditegaskan Prabowo sederhana namun revolusioner dalam konteks sejarah Indonesia: kekayaan Indonesia adalah untuk rakyat Indonesia. Ini selaras dengan mandat konstitusional Pasal 33 UUD 1945 yang selama ini lebih sering menjadi retorika daripada kenyataan. Siapa pun yang melawan prinsip itu — kekuatan asing, mafia ekonomi domestik, maupun oligarki yang selama ini berpesta di atas penderitaan rakyat — harus bersiap menghadapi konsekuensinya.
Saatnya seluruh elemen bangsa bersatu, bukan terpecah oleh provokasi yang sengaja dirancang untuk melemahkan. Saatnya mahasiswa mengarahkan kecerdasan dan energi perubahannya untuk membangun, bukan dimanfaatkan untuk meruntuhkan fondasi bangsa demi kepentingan pihak yang tidak bertanggung jawab. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote — seluruh anak bangsa dipanggil untuk berdiri di belakang satu cita-cita besar: Indonesia yang berdaulat, adil, dan sejahtera.
Dalam 40 hari penuh tekanan, Indonesia tidak runtuh — Indonesia justru semakin tegak berdiri. Dengan Prabowo sebagai nahkoda, kapal besar bernama Indonesia ini sedang berlayar menuju satu tujuan yang tidak bisa ditawar: kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Dunia telah menyaksikan, dan dunia mulai memahami — Indonesia adalah bangsa besar yang tidak bisa lagi dipermainkan oleh siapa pun.
