Ambon, MalukuPost.com – Gonjang-ganjing mutasi pejabat eselon di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku kian menuai sorotan. Setelah publik dikejutkan dengan dilantiknya Fence Purimahua, mantan narapidana kasus ilegal logging, kini suara keras juga datang dari aktifis.
Mereka menilai, kasus ini bukan sekadar kelalaian, melainkan indikasi adanya rekayasa birokrasi yang sengaja dimainkan oleh lingkaran Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku dan sejumlah pejabat kunci.
“Ini bukan sekadar persoalan teknis, ini jelas kejahatan birokrasi. Bagaimana mungkin seorang mantan narapidana kejahatan kehutanan bisa kembali diberi jabatan strategis? Itu pelecehan terhadap reformasi birokrasi,” tegas Aktifis Wilson Rahayaan, kamis (5/9/2025).
Ia menduga, pelantikan Purimahua hanyalah puncak gunung es dari carut-marut mutasi yang terjadi. Mereka menuding Sekda Maluku, Sadali Ie, sebagai aktor sentral yang bermain di balik layar, bahkan disebut-sebut mengatur daftar nama yang dilantik tanpa keterlibatan penuh Gubernur Hendrik Lewerissa.
“Gubernur bisa saja tidak tahu, tapi justru di situlah letak jebakannya. Kalau Gubernur tidak diberi informasi utuh, maka Sekda telah menyembunyikan fakta. Kalau tahu Sekda tahu, itu lebih berbahaya, karena berarti pemerintah berkompromi dengan kejahatan,” kata Rahayaan itu menambahkan.
Tak hanya Sekda, ia juga menyoroti peran Plt Kepala Dinas Pendidikan Maluku, James Leiwakabessy, yang disebut-sebut ikut bermain dalam mutasi. James bahkan dikabarkan telah memberi sinyal sejak awal bahwa seluruh Kepala Bidang di Dinas Pendidikan akan diganti.
“Pendidikan kita sedang kritis, tapi pejabatnya malah sibuk urusi mutasi jabatan. Mutasi di Dinas Pendidikan bukan didasarkan pada kinerja, melainkan pada loyalitas. Ini jelas memperdagangkan jabatan, dan itu harus dihentikan,” desaknya.
Data menunjukkan, dari 242 pejabat yang dilantik, 61 orang (23,6 persen) masih berasal dari lingkaran mantan Gubernur Murad Ismail. Ironisnya, mereka tidak tersingkir, melainkan justru dipertahankan di jabatan strategis. Publik menilai, dominasi ini menegaskan adanya transaksi politik dan setoran uang dalam proses mutasi.
“Kalau dominasi orang lama tetap kuat, lalu di mana wajah baru birokrasi Maluku? Jangan sampai reformasi birokrasi hanya jadi slogan, tapi praktik di lapangan tetap sama: nepotisme, jual-beli jabatan, dan barter kepentingan,” ujarnya.
Dukungan untuk Gubernur, Desakan Evaluasi Sekda dan Kadis Pendidikan
Meski tajam mengkritik, ia tetap memberikan dukungan penuh kepada Gubernur Hendrik Lewerissa. Mereka menilai, kasus ini justru menjadi momentum bagi Gubernur untuk menunjukkan ketegasan, dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pejabat di lingkaran terdekatnya.
“Rakyat Maluku masih percaya pada komitmen Gubernur. Tapi kepercayaan itu bisa runtuh kalau Gubernur membiarkan lingkaran birokrasi busuk bermain sesuka hati. Karena itu, langkah pertama adalah evaluasi Sekda dan Kepala Dinas Pendidikan. Kalau tidak, publik akan menganggap Gubernur ikut berkompromi,” tegasnya
Aktivis juga mengingatkan bahwa kasus Fence Purimahua hanyalah contoh, dan bisa jadi masih banyak kasus lain yang lolos dari radar publik. Karena itu, mereka menuntut adanya audit menyeluruh terhadap proses mutasi, termasuk transparansi rekam jejak setiap pejabat yang dilantik.
“Ini soal kepercayaan publik. Kalau mantan napi bisa jadi pejabat, kalau setoran bisa menentukan jabatan, lalu di mana wajah reformasi birokrasi? Gubernur harus turun tangan, jangan biarkan dirinya terus-menerus dijebak,” tutupnya.
Ia memastikan publik kini menunggu, apakah Gubernur Hendrik Lewerissa akan mengambil langkah tegas membersihkan lingkaran birokrasi, atau justru membiarkan wajah lama tetap bercokol dalam pemerintahan.
61 Orang MI Masih Duduki Jabatan Strategis
