Buru, MalukuPost.com – Di tengah perdebatan panjang soal peminjaman daerah, suara dukungan datang lantang dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Kabupaten Buru. Mereka menilai langkah Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa untuk mengakses pembiayaan dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) bukan sekadar keputusan administratif, melainkan sikap kenegaraan yang berani dan menentukan arah masa depan Maluku.
Ketua IMM Buru, M. Kadafi Suryadi Alkatiri, menyebut kebijakan tersebut sebagai “terobosan fiskal yang lahir dari keberanian politik dan analisis matang”.
Menurutnya, kondisi fiskal Maluku yang stagnan tidak lagi memungkinkan pemerintah daerah hanya berharap pada PAD dan transfer pusat yang cenderung datar setiap tahun.
“Ini bukan soal berutang. Ini soal keluar dari pola lama yang membuat Maluku jalan di tempat,” tegas Kadafi, Senin (24/11/2025).
“Langkah Gubernur Hendrik Lewerissa membuka ruang bagi Maluku untuk mempercepat pembangunan yang selama ini tertahan hanya karena keterbatasan anggaran,”tambahnya.
Ia menilai peminjaman daerah adalah instrumen modern yang lazim digunakan oleh banyak provinsi maju. Selama diarahkan pada infrastruktur fundamental dan layanan publik yang berdampak luas, pinjaman justru menjadi katalis pembangunan, bukan beban.
“Dengan strategi fiskal yang tepat, efek gandanya sangat besar: aktivitas ekonomi meningkat, tenaga kerja terserap, konektivitas wilayah membaik, dan sektor riil bergerak,” ujar Kadafi, menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh disandera oleh minimnya PAD.
IMM Buru menilai Gubernur Lewerissa sedang membangun fondasi jangka panjang bagi Maluku, fondasi yang selama bertahun-tahun tertunda karena ketakutan mengambil langkah fiskal yang dianggap tidak populer.
“Di saat sebagian pemimpin memilih aman, Gubernur Lewerissa memilih bertindak. Dan keberanian inilah yang dibutuhkan untuk mengubah wajah Maluku,” tambahnya.
Meski demikian, IMM Buru memastikan dukungan mereka tetap kritis. Mereka meminta agar seluruh tahapan pinjaman, dari perencanaan hingga implementasi, dilakukan transparan, akuntabel, dan mengutamakan sektor-sektor produktif agar tidak menjadi beban fiskal di kemudian hari.
“Kami mendukung, tapi kami juga akan mengawal. Keberanian fiskal harus berjalan bersama tanggung jawab publik,” tutup Kadafi.
Dengan dukungan mahasiswa dan terobosan fiskal yang mulai digerakkan, harapan baru pun muncul: bahwa Maluku tidak hanya mengejar ketertinggalan, tetapi siap mengambil posisi sebagai provinsi kepulauan yang tumbuh lebih cepat dan lebih tangguh.
