Ambon, MalukuPost.com – Kepemimpinan tidak selalu lahir dari balik meja dan ruang berpendingin udara. Di Maluku, ia justru tumbuh dari perjalanan panjang, perjumpaan yang jujur, dan keberanian untuk hadir di ruang-ruang paling rapuh. Itulah yang ditunjukkan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, dalam rentang kepemimpinannya yang ditandai oleh kunjungan intensif ke seluruh Kabupaten/Kota di Bumi Raja-Raja.
Bukan sekadar agenda seremonial, kunjungan tersebut menjadi ruang pembelajaran langsung. Gubernur berjumpa dengan berbagai pemangku kepentingan, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, masyarakat sipil, bahkan berulang kali turun langsung ke wilayah konflik. Di sana, ia memilih berdialog, mendengar, dan mencari solusi adaptif yang berkelanjutan agar konflik komunal yang selama ini seolah dianggap “biasa” dapat benar-benar diakhiri. Sebuah upaya untuk memutus apa yang oleh Hannah Arendt disebut sebagai banality of evil, kejahatan yang lahir karena pembiaran.
Dampaknya mulai terasa. Pengenalan terhadap problem riil di berbagai wilayah semakin utuh dan konkret. Dari sanalah empati tumbuh, terutama terhadap kelompok-kelompok yang selama ini marginal dan terabaikan. Empati itu kemudian diterjemahkan menjadi sikap politik anggaran yang tegas: APBD Provinsi Maluku 2026, termasuk skema pinjaman SMI jika disetujui, harus dialokasikan secara adil dan proporsional bagi seluruh Kabupaten/Kota. Bagi Gubernur, ini bukan sekadar kebijakan fiskal, melainkan komitmen moral, sekaligus koreksi atas praktik masa lalu yang membuat manfaat pembangunan hanya dinikmati sebagian kecil wilayah.
Di sela-sela padatnya agenda daerah, Gubernur juga konsisten mengartikulasikan problem Maluku ke tingkat nasional. Ia aktif menghadiri undangan dan melakukan kunjungan kerja ke berbagai kementerian dan lembaga. Hasilnya mulai tampak secara bertahap. Afirmasi kebijakan Pemerintah Pusat terhadap Maluku kian menguat, dari Bappenas, Kementerian Pertanian, PUPR, Perikanan, Perhubungan, Kesehatan, Pendidikan, hingga Perumahan Rakyat.
Namun, capaian paling spektakuler justru datang dari peran Gubernur sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Kepulauan se-Indonesia. Melalui lobi yang konsisten dan argumentasi yang kuat, Presiden akhirnya menerbitkan Surat Presiden (Surpres) kepada DPR untuk membahas dan mengesahkan RUU Provinsi Kepulauan, sesuatu yang sebelumnya nyaris mustahil. Jika RUU ini disahkan menjadi undang-undang, Maluku akan memperoleh manfaat strategis: 92 persen wilayah laut yang selama ini tak diperhitungkan akan menjadi indikator utama dalam formulasi Dana Alokasi Umum (DAU). Variabel baru ini diproyeksikan mendongkrak DAU Maluku secara signifikan di tahun-tahun mendatang. Sebuah terobosan struktural yang menandai keberhasilan Gubernur Hendrik Lewerissa menembus hambatan lama pembangunan Maluku.
Meski demikian, kepemimpinan yang sehat tak pernah alergi pada kritik. Sejumlah catatan penting tetap mengemuka. Pertama, Maluku Integrated Port (MIP) yang telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional perlu dievaluasi ulang. Studi terbaru Bank Dunia menunjukkan rencana pembangunan MIP di Waisarisa, Seram Bagian Barat, belum layak dilanjutkan. Menariknya, Gubernur merespons temuan ini secara terbuka dan berlapang dada, sebuah sikap yang jarang ditemui dalam proyek berskala besar.
Kedua, kebutuhan mendesak untuk menerapkan evidence-based policy dalam setiap kebijakan pembangunan. Contoh positif telah ditunjukkan melalui tahapan pembangunan Coastal Ring Road Ambon yang disusun berdasarkan kajian akademik dan prosedur yang ketat.
Ketiga, rencana menjadikan Tanimbar sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dalam kerangka ASTA CITA LAWAMENA patut diapresiasi, namun tetap perlu kehati-hatian. Pengalaman pahit KEK Seram yang kini mati suri menjadi pelajaran penting agar trauma serupa tidak terulang.
Keempat, konsolidasi birokrasi Pemerintah Provinsi Maluku, terkait promosi, mutasi, dan demosi ASN, ditargetkan rampung pada akhir Januari atau awal Februari 2026. Namun pekerjaan besar berikutnya adalah transformasi kultur birokrasi menuju learning organization: birokrasi yang adaptif, reflektif, inovatif, dan sepenuhnya berorientasi pada pelayanan publik.
Dalam konteks ini, Gubernur Hendrik Lewerissa menyatakan tekad kuat untuk tidak lagi mengeksploitasi birokrasi sebagai mesin politik, terutama menjelang periode politik berikutnya. Ia berkaca pada berbagai pilkada, termasuk Pilkada Maluku 2024, di mana ASN kerap menjadi korban ketika dimobilisasi untuk kepentingan petahana. Netralitas birokrasi, bagi Gubernur, adalah harga mati.
Di tengah dinamika dan tantangan Maluku sebagai daerah kepulauan, kepemimpinan Hendrik Lewerissa menghadirkan satu pesan penting: perubahan tidak lahir dari kegaduhan, melainkan dari empati, keberanian menembus struktur lama, dan kesediaan untuk terus belajar. Sebuah perjalanan kepemimpinan yang menyejukkan, dan memberi harapan
