MalukuPost.com, Langgur – Bupati Maluku Tenggara (Malra) Muhamad Thaher Hanubun menegaskan penyelenggaraan pemerintahan ohoi harus berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai adat Kei.
Penegasan itu disampaikan Thaher usai melantik enam kepala ohoi definitif di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tenggara, Senin (26/10/2026).
Thaher mengingatkan, proses penentuan kepala ohoi harus dilaksanakan berdasarkan aturan dan menghormati hak masyarakat adat.
Para pemangku adat juga diminta menjalankan perannya secara benar agar tidak memicu persoalan dalam proses pengangkatan kepala ohoi.
Menurutnya, hukum adat Larvul Ngabal merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat Kei yang harus terus dijaga dan diterapkan, termasuk dalam menyelesaikan persoalan terkait hak dan kewajiban masyarakat.
Selain menekankan pentingnya adat, Thaher meminta enam kepala ohoi yang baru dilantik menjalankan amanah dengan disiplin, tertib administrasi, serta mengelola anggaran ohoi secara transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dia menegaskan, kepala ohoi tidak boleh hanya berfokus pada urusan administratif, tetapi harus hadir di tengah masyarakat, terutama ketika warga menghadapi kesulitan maupun musibah.
Perhatian juga diberikan pada pendataan penerima bantuan sosial. Thaher mengingatkan agar data warga diperiksa secara cermat sehingga bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Melalui penegasan tersebut, para kepala ohoi diharapkan mampu menjalankan pemerintahan yang tertib, berintegritas, serta selaras dengan ketentuan hukum dan nilai-nilai adat Kei.
