Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku, Fadly Silawane, di Ambon, mengatakan, pada pilkada mendatang, setiap tempat pemungutan suara wajib diawasi seorang pengawas. Sesuai rencana, Pilkada serentak 2015 di Maluku terjadi Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kepulauan Aru.
Dengan model pengawasan seperti itu, dibutuhkan dukungan anggaran. “Anggaran pilkada dibebankan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setempat. Kami terus mengoordinasikan hal ini dengan pemerintah setempat,” kata Fadly, Sabtu (14/2/2015).
Anggota Bawaslu dipecatSementara itu, di Ambon, Jumat (13/2/2015) kemarin, Badan Pengawas Pemilu RI tengah memverifikasi ulang tiga calon pengganti mantan anggota Bawaslu Maluku Lusia Peilouw yang dipecat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akhir tahun lalu.
Para calon adalah Sastiawati Matakena, Daniel Nirahua, dan Abdullah Eli. Verifikasi yang dipimpin anggota Bawaslu RI Endang Wihdatiningtyas. Lusia merupakan satu-satunya perwakilan perempuan dalam struktur kepengurusan Bawaslu Maluku.
Dia dinyatakan bersalah karena memberikan keterangan palsu saat rekrutmen calon anggota Bawaslu Maluku tahun 2012. Ia kemudian diketahui pernah menjadi calon anggota DPRD Provinsi Maluku.
“Sebagai sesama anggota, kami juga tidak mengetahui hal itu. Kami kaget setelah masyarakat melaporkan ke DKPP,” kata Fadly. Sastiawati, usai mengikuti rekrutmen mengaku optimistis. Ia merupakan satu-satunya calon perempuan yang berpeluang mengisi kuota keterwakilan 30 persen. (net/kcm)
