Koruptor Dana BOS SDN Liliboy Diadili

  • Whatsapp
Ilustrasi
Ambon, malukupost.com – Majelis hakim tipikor Ambon mulai menyidangkan perkara dugaan korupsi anggaran untuk Biaya Operasional Sekolah (BOS) serta dana rutin dengan terdakwa Kepala SD Negeri 1 Liliboy, Kecamatan Leihitu Barat (Maluku Tengah) Marthinus Huka.

“Perkara ini sebenarnya sudah disidangkan sejak 9 Maret 2015, namun sesuatu hal membuat jaksa penuntut umum baru bisa menghadirkan terdakwa hari ini,” kata ketua majelis hakim tipikor setempat, Ahmad Buchori di Ambon, Selasa (17/3).

Sidang perdana yang dibuka majelis hakim tipikor Ambon ini dengan agenda mendengarkan pembacaan berkas dakwaan JPU Marvie de Queljoe.

Terdakwa Marthinus Huka pada tahun anggaran 2011 hingga 2014 telah menggunakan dana BOS yang bersumber dari APBN serta dana rutin dari APBD Maluku Tengah tidak sesuai peruntukkannya.

Dana BOS yang dicairkan dari triwulan pertama tahun angaran 2011 hingga 2014 ini sendiri mencapai Rp251,4 juta, dimana proses pencairan awal dilakukan bendahara Olga Tulaseket, dan selebihnya dicairkan oleh terdakwa sendiri di PT. Bank Maluku.

Terdakwa juga menggunakan dana rutin yang bersumber dari APBD Malteng sejak tahun anggaran 2011 hingga 2014 senilai Rp19.9 juta ditambah dana teknologi informasi dan komuniksi Rp30 juta.

Untuk dana Bos, kata JPU, seharusnya dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan operasional sekolah diantaranya penegebangan potensi guru serta bantuan bagi siswa miskin.

Terdakwa juga memanipulai pembelian buku-buku KKM yang sudah ada sejak 2010 tetapi dispekulasi lagi dengan kwitansi baru yang dipalsukan sehingga terkesan ada pembelian buku tahun 2012, sehingga dari seluruh aktivitas tidak wajar yang dilakukan terdakwa, secara totalanya ada kerugian negara sebesar Rp106 juta lebih.

“Perbuatan terdakwa diancam dengan pasal 2 juncto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001,” kata jaksa.

Majelis hakim tipikor menunda persidangan selama sepekan dengan agenda pemeriksaan saksi. (ant/MP)

Pos terkait