Pemkot Ambon Terima Bantuan Kementerian PUPR

  • Whatsapp
Ambon, malukupost.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menerima bantuan hibah satu unit alat berat bulldozer dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Hibah bulldozer diserahkan Pelaksana Tugas Sekjen Kementerian PUPR Taufik Widjojono kepada Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy di Jakarta (25/3), kata Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Mourits Lantu di Ambon, Kamis (26/3).

Penyerahan bantuan hibah ditandai penandatanganan naskah hibah dan berita acara serah terima barang milik negara, oleh Pelaksana Tugas Sekjen Kementerian PUPR Taufik Widjojono, Pelaksana Tugas Dirjen Cipta Karya Imam S Ernawi dan Wali Kota Ambon.

Menurut dia, Kementerian PUPR melalui Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Maluku, Ditjen Cipta Karya melalui APBN 2013 membantu pengadaan peralatan untuk menunjang operasional Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

“Bulldozer senilai Rp3 miliar tersebut dibiayai melalui APBN 2013, dan selama ini telah mendukung operasional Instalasi Pengolahan Sampah Terpadu (IPST) Toisapu,” katanya.

Bulldozer tersebut, kata Mourits bertujuan melengkapi kekurangan prasarana dan sarana sampah di TPA.

“Selain itu, sebagai langkah keberlanjutan program pengelolaan sampah dengan sistem kontrol land fill serta menunjang terhadap prasarana dan sarana yang telah dibangun,” ujarnya.

Dia menjelaskan, bulldozer tersebut selama ini telah menunjang operasional di IPST Toisapu, dan hibah yang dilakukan dapat membantu pengelolaan sampah di Ambon.

Bulldozer tersebut, lanjutnya menambah sarana peralatan berat yang kita miliki, dalam menunjang operasional di IPST Toisapu. Hibah ini harus dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin.

Ia mengakui, selain kota Ambon yang menerima bantuan hibah juga kabupaten lainnya di Provinsi Maluku yakni Kabupaten Buru satu unit wheel excavator, Kabupaten Maluku Tenggara satu unit bulldozer, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat satu unit bulldozer.

“Hibah alat berat ini selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mencatat barang milik negara tersebut sebagai barang milik daerah, memperbaiki, memelihara, mengoperasikan serta melakukan perawatan dengan biaya dari APBD,” ujarnya. (ant/MP)

Pos terkait