Tuntutan JPU Telah Undang-Undang

  • Whatsapp
Tuntutan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus tindak pidana Perikanan dengan terdakwa Zhu Nian Le warga negara China yang juga adalah nakhoda M.V.Hai Fa telah sesuai undang-undang. demikian ditegaskan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku Chuck Suryosumpeno kepada wartawan di Ambon,
Kajati Maluku, Chuck Suryosumpeno

Ambon, malukupost.com – Tuntutan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus tindak pidana Perikanan dengan terdakwa Zhu Nian Le warga negara China yang juga adalah nakhoda M.V.Hai Fa telah sesuai undang-undang. demikian ditegaskan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku Chuck Suryosumpeno kepada wartawan di Ambon, Kamis (26/3).

Dijelaskan Kajati, sesuai pasal 100 juncto pasal 7 ayat 2 huruf M undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan juncto Undang-Undang nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 2004. Dengan ancaman maksimal denda sebesar Rp.250 juta. Dan jaksa penuntut umum tidak dapat menuntut terdakwa diluar ancaman hukuman yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Ditambahkan pula, jika hal tersebut dilakukan, maka pihak yang berperkara bisa saja menuntut kejaksaan baik lewat jalur perdata maupun Arbiterase.

Sementara itu, salah satu anggota tim penuntut umum, Grace Siahaya SH dalam penjelasannya kepada wartawan mengungkapkan, dalam persidangan perkara tersebut ternyata dokumen-dokumen kapal M.V. Hai Fa seperti Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dan Surat Perintah Berlayar (SPB) telah lengkap. Yang menjadi persoalannya adalah kapal M.V.Hai Fa tidak memiliki Surat Layak Operasi (SLO). Padahal kapal tersebut telah mengantongi SPB.

Hal tersebut juga telah disampaikan tim penuntut umum dalam kasus tersebut kepada Kementrian Keluatan dan Perikanan (KKP) dan minta KKP memberikan saksi ahli guna menjelaskan persoalan tidak danya SLO namun kapal MV.Hai Fa mengantongi SPB.

“Hingga kasus tersebut berakhir di Pengadilan Khusus Perikanan yang ada pada Pengadilan negeri Ambon, KKP tidak pernah memberikan saksi ahli yang diminta penuntut umum.”papar Siahaya.

Selain itu MV.Hai Fa ternyata memiliki VMS, namun tidak aktif lantaran adanya kerusakan teknis. Dan itu hal tersebut penuntut umum tidak dapat menuntut terdakwa untuk dipidana atau dipenjara lantaran rusaknya VMS tersebut hanya berupa pelanggaran. Tindak pidana dalam diambil kepada terdakwa apabila kapal tidak memiliki VMS, karena hal tersebut merupakan sebuah kejahatan.

Siahaya mengakui, terapat muatan ikan jenis Hiu Martil sebanyak 15.000 kilogram yang diangkut MV.Hai Fa. Dimana hiu Martil merupakan komoditi ikan yang dilindungi dan tidak untuk diperdagangkan.

Dalam sidang kasus illegal fishing dengan terdakwa Zhu Nian Le nakhoda MV.Hai Fa ini, jaksa penuntut umum menuntut agar majelis hakim pengadilan perikanan menjatuhkan hukuman denda sebesar Rp.200 juta kepada terdakwa dan juga menuntut agar muatan berupa 15.000 kilogram Ikan Hiu Martil dirampas untuk negara. Sedangkan kapal berserta dokumen-dokumennya dan muatan ikan campuran yang ada pada MV.hai Fa dikembalikan kepada pemiliknya. (**)

Pos terkait