 |
| Gubernur Maluku, Said Assagaff |
“Saat mendengar informasi tersebut, saya kaget karena bila tindakan tersebut benar, maka mencoreng nama baik Indonesia maupun Maluku di mata internasional,” katanya di Ambon, Senin (13/4), menanggapi pemberitaan kantor berita Associated Press edisi 25 Maret 2015.
Apalagi, pemberitaan AP yang diberi judul “Was Your Seafood Caught By Slaves” itu mendapat tanggapan dari Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, sehingga mencoreng citra Indonesia maupun Maluku di sektor kelautan dan perikanan.
“Jadi ini perlu dievaluasi mengenai pengawasan maupun perizinan, baik terkait bisnis pengelolaan sumber daya hayati laut dan tenaga kerja, terutama asing,” ujarnya.
Dia melihat lokasi Benjina tidak menjadi alasan untuk proses pengawasan karena ada aparatur negara di sana.
“Kan hanya ditempuh dari Dobo, ibu kota Kabupaten Kepulauan Aru dengan speedboat sekitar satu jam, sehingga Benjina bukan pulau terisolasi,” kata Gubernur.
Menurut dia, apa yang terjadi di Benjina hendaknya menjadi bahan evaluasi bagi kementerian teknis, Pemprov Maluku, Pemkab Kepulauan Aru maupun satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lintas sektoral.
“Jangan saling menyalahkan karena usaha di sektor kelautan dan perikanan itu mendapatkan izin kementerian teknis, termasuk pemerintah, baik Provinsi Maluku maupun Pemkab kepulauan Aru,” tegas Gubernur.
Dia mengakui pihaknya telah memberi arahan kepada Penjabat Bupati Kepulauan Aru, Gotleif Gainau, Kadisnakertrans maupun Kelautan dan Perikanan Maluku untuk menyikapi dugaan perlakuan perbudakan dan tindak lainnya.
“Proses perizinan dan pengawasan harus diintensifkan karena sekiranya perlakuan perbudakan itu benar, maka pastinya ada tindakan ilegal lainnya sehingga merugikan negara maupun kerusakan lingkungan hidup di laut,” ujar Gubernur Said. (ant/MP)
