Kejati Maluku Usut Dugaan Penyuapan Di Benjina

  • Whatsapp
Ambon, Maluku Post.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku akan mengusut dugaan penyuapan terhadap oknum aparatur negara oleh manajemen PT. Pusaka Benjina Resources (PBR) di Kabupaten Kepulauan Aru, seiiring maraknya pemberitaan tentang perlakuan perbudakaan di lokasi perusahaan itu.

“Tim penyelidik telah terbentuk berdasarkan arahan Kajati Maluku, Chuck Suryosumpeno dan segera berangkat ke Benjina,” kata Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati Maluku, Bobby Palapia, di Ambon, Senin.

Menurut dia, tim tersebut akan berkoordinasi dengan Kejari Dobo, Kepulauan Aru untuk mengintensifkan penyelidikan guna mengungkapkan kemungkinan terjadi penyuapan terhadap oknum – oknum aparatur negara yang bertugas di sana.

Pertimbangannya, perbudakan terhadap buruh asing di PT. PBR harus diselidiki karena menyangkut dugaan telah terjadi tindak pidana.

“Tindak pidananya yang akan diungkap sehingga siapa pun yang bersalah harus diproses sesuai ketentuan KUHP,” ujar Bobby.

Dia mengemukakan, dugaan perlakukan perbudakan yang melibatkan ribuan ABK asing asal Myanmar, Laos, Kamboja dan Thailand itu mengisyaratkan ada terjadinya tindak pidana.

“Kan baru terekspos dan mendapat perhatian hingga Presiden Amerika, Barack Obamma sehingga kemungkinan terjadi tindak pidana bisa saja, makanya beri kesempatan kepada tim penyelidik,” kata Bobby.

Dugaan adanya perbudakan buruh asing di PBR bermula dari pemberitaan kantor berita Associated Press edisi 25 Maret 2015 yang diberi judul “Was Your Seafood Caught By Slaves” Pemberitaan tersebut membuat Dubes Thailand untuk Indonesia Siriyaphan bersama Wakil Kepala Kepolisian Letjen Siridchai Anakeveing berkunjung ke Ambon dan Dobo serta Benjina guna melakukan investigasi.

Sebelumnya, Irjen Kementerian Kelautan dan Perikanan(KKP), Andha Fauzie Miraza mengemukakan, sedang menyelidiki dugaan penyuapan yang kemungkinan dilakukan PT.PBR kepada kepada oknum petugas Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP di Benjina.

“Dugaan praktek tersebut diindikasikan sudah terjadi lama. Hanya saja, tidak ada yang melapor,” ujarnya.

Andha mengakui, oknum petugas pengawas PSDKP dituduh melakukan pungutan liar setiap mengeluarkan Surat Layak Operasi (SLO) bagi kapal-kapal PT. PBR.

Setiap kapal tangkap oknum tersebut mengenakan Rp 250.000, sedangkan untuk kapal pengangkut (tramper) dipungut Rp 4 juta/ kapal.

“Kita tidak main – main. Begitu ada yang melapor, saya segera tindak lanjuti dan bila dalam proses terbukti, maka pemberi maupun penerima pasti dikenakan sanksi tegas,” kata Andha. (ant/MP)

Pos terkait