“Bantuan PKH kota Ambon telah diterima sejak tahun 2013 tetapi hanya diberikan kepada empat kecamatan, sedangkan kecamatan Leitimur Selatan akan menerima di tahun 2015,” kata Kepala Bidang Ekonomi Sosial Budaya, Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappekot) Ambon, Chris Tukloy, Senin (11/5).
Menurut dia, berdasarkan basis data terpadu syarat untuk mendapatkan bantuan PHK adalah kecamatan yang memiliki penduduk miskin kurang lebih 400 KK atau 10 persen dari jumlah penduduk miskin keseluruhan.
“Tahap awal kecamatan Leitimur Selatan tidak masuk dalam daftar penerima bantuan, tetapi setelah diajukan kembali dengan melihat pertimbangan 20 persen terendah keluarga miskin, maka Leitisel siap untuk menerima bantuan tersebut tahun ini,” katanya.
Chris menyatakan, pihaknya telah mengajukan proposal ke Kementerian Sosial melalui Dirjen Perlindungan Sosial, dan telah mendapatkan jawaban penerimaan bantuan bagi Kecamatan Leitsel.
Kurang lebih 290 Keluarga Sangat Miskin (KSM) di kecamatan tersebut yang akan menerima bantuan PKH dari pempus.
“Dalam waktu dekat KSM di kecamatan Leitimur Selatan akan menerima bantuan karena anggarannya akan dicairkan lewat APBN-Perubahan tahun 2015,” ujarnya.
Ia mengatakan, pihaknya saat ini masih menunggu Surat Keputusan Kementerian untuk penetapannya, sehingga ketika anggaran dicairkan segera disalurkan kepada 290 KK yang berhak untuk menerima.
Penyaluran dana PKH, tahap satu telah selesai dan hanya diberikan bagi empat kecamatan, sehingga bantuan PKH bagi kecamatan ini dimasukan dalam APBN-P.
Tahun ini, lanjut Chris akan ada penambahan sebanyak 500ribu KK penerima bantuan PKH termasuk didalamnya 290 KK dari Kecamatan Leitimur Selatan.
“Kita masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari kementerian dan kapan anggaran itu dicairkan. Tugas kita adalah mengawasi agar bantuan itu tepat sasaran atau tidak karena itu yang paling penting,” tandasnya.
Ditambahkannya, setiap tahun data keluarga miskin mengalami perubahan, sehingga data yang sudah dimasukan akan dicek kembali kebenarannya.
“Kami akan melakukan rapat koordinasi dengan para camat, lurah, raja maupun kades, agar mereka segera mendata ulang warga miskin di Ambon, sehingga data yang masuk dapat dipertanggungjawabkan ke Pemerintah Pusat dan anggaran tersebut segera terealisasi,” tandasnya. (ant/MP)
