Langgur, Maluku Post.com – Indonesia hingga kini sangat gencar dalam membangun sumber daya manusia, terutama di sektor pendidikan sehingga mengucurkan dana yang begitu besar, namun masih saja terjadi diskriminasi dalam pemerataan tenaga guru dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.
Betapa tidak, masih banyak persoalan yang memprihatinkan atas kondisi pendidikan di sejumlah daerah, hal ini terlihat di SMP Pancasila Ohoidertutu, Kecamatan Kei Kecil Barat, kabupaten Maluku Tenggara (Malra).
Sesuai laporan masyarakat setempat, sekira enam tahun lamanya SMP yang berada dibawah naungan yayasan persekolahan Katolik itu tidak memiliki beberapa guru mata pelajaran (mapel). Kekurangan guru mapel ini meliputi bidang studi/ pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan Biologi.
Ironisnya, setiap kenaikan kelas, dalam laporan pendidikan siswa, mata pelajaran tersebut ternyata diberi nilai, hal ini membuat orang tua murid merasa dirugikan karena kualitas pendidikan di Maluku Tenggara bakal anjlok.
Terkait dengan hal itu, Anggota DPRD Malra, Yacobus Kameubun mengakui persoalan SMP Pancasila Ohoidertutu telah dilaporkan kepada pihaknya selaku wakil rakyat.
“Memang benar, warga setempat melaporkan masalah ini kepada kami dan sesungguhnya sudah sejak lama dilaporkan, sayangnya tidak ada perbaikan di sekolah tersebut,” ungkapnya di Langgur, (6/5).
Yacobus menyesalkan, karena kondisi ini sudah berlangsung lama, namun tidak ada perhatian dari pemerintah kabupaten.
“Kondisi sekolah sudah hampir 5-6 tahun tidak memiliki guru dan ini sangat kacau,” sesalnya.
Anggota DPRD dari Partai Kesatuan dan Persatuan Indonesia (PKPI) itu, menegaskan akibat dari tidak milikinya guru mapel, terbukti karekter lulusan SMP pancasila tidak mampu bersaing dengan lulusan sekolah lain, bahkan untuk memiliki kemampuan melanjutkan pendidikan di jenjang SMA.
Dikatakan pula, kondisi sekolah yang memperihatinkan itu diperparah dengan kepemimpinan kepala sekolah yang terkesan mengabaikan tugas.
“Kepala sekolah saja baru menginjakkan kaki sebulan sekali di sekolah,bagaimana mau mengurus sekolah tersebut,” bebernya.
Olehnya itu, wakil rakyat dari Daerah pemilihan Kei Kecil Barat ini mengakui sudah berkordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malra dalam hal ini Dinas Pendidikan Malra untuk menyikapi masalah SMP Pancasila.
“Dengan demikian, saya berharap Dinas segera merespon persoalan SMP Pancasila Ohoidertutu,” tutupnya. (TAS*)
